REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto menyampaikan pelaku penyebaran hoaks atau kebohongan harus ditindak secara tegas dengan hukum. Sebab, menurut dia, hoaks sangat berbahaya dan dapat menganggu opini publik di tahun pemilu ini.

"Masalah hoaks, harus kita selesaikan dengan cara-cara hukum dan tindakan yang tegas. Karena hoaks itu jelas mengacaukan bagaimana opini publik," ujar Wiranto di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (7/1).

Selain memerangi hoaks, pemerintah juga mencegah gangguan keamanan yang mungkin dapat terjadi seperti tindakan terorisme dan radikalisme. Selain itu, ia juga mengimbau agar para kontestan menghindari menggunakan politik identitas. Sebab, menurutnya politik identitas dapat memecah belah bangsa.

"Politik identitas itu sebetulnya mengingkari kebhinekaan tunggal ika kita. Maka kita imbau agar kita jauhi politik identitas," kata dia.

Wiranto pun mengingatkan, selama masa kampanye ini, kompetensi, kualitas, dan rekam jejak para calon yang harus diadu. Sehingga masyarakat dapat memilih calon yang dinilai pantas untuk memimpin bangsa.

"Ayolah kita kampanye boleh tapi yang kita adu adalah kualitas pemimpin, kompotensi, rekam jejak agar nanti bisa membangun satu kesuksesan memimpin negeri," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika