REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Tim Ekonomi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Dradjad Wibowo mengatakan kebijakan fiskal harus maksimal dalam mendorong pertumbuhan. Secara garis besar ada sejumlah hal yang akan dilakukan Prabowo-Sandi.
Pokok-pokok kebijakan tersebut, menurut Dradjad, di antaranya stabilitas fiskal diperkuat dengan menjaga defisit, jika mungkin menguranginya. Dikatakannya, sebagian kalangan berpandangan defisit fiskal perlu diperlebar untuk menggenjot pertumbuhan.
Dradjad sepakat bahwa APBN saat ini tidak maksimal mendorong growth. Tapi masalahnya bukan pada BESARAN defisit. Menurut Dradjad, masalahnya ada pada Belanja Negara yang tidak tepat sasaran, dalam arti banyak teralokasi ke belanja yang multipliernya rendah, dan tidak efisien. "Jadi kita tidak akan memperlebar defisit untuk mendorong growth," ungkap Dradjad.
Kedua, melakukan reformasi atau perombakan besar Belanja Negara, baik realokasi maupun efisiensi. Dalam konteks realokasi, kata Dradjad, Prabowo-Sandi memberikan prioritas besar pada stabilitas harga pangan, produksi pangan, produksi bioenergi melalui antara lain pengembangan tanaman bioenergi pada lahan tidak produktif, dan permbangunan pedesaan.
"Sektor-sektor tersebut langsung menyentuh “dapur” rakyat berpenghasilan rendah. Sektor-sektor tersebut mempunyai multiplier yang besar, dan langsung mempengaruhi Belanja Konsumsi Rumah Tangga. Jadi dengan realokasi ini, APBN akan lebih mampu mendorong pertumbuhan," papar politikus PAN ini.
Sementara dalam efisiensi, kata Dradjad, banyak pos APBN yang tidak efisien. Tim ekonomi Prabowo-Sandi akan sangat ketat sekali menyisir pos-pos satuan tiga yang hanya buang-buang uang saja. Disiplin belanja oleh K/L (kementerian/lembaga) akan ditegakkan dengan mengembangkan Kriteria, Indikator dan Verifier yang obyektif. Dengan demikian, lanjutnya, pencegahan korupsi dan kebocoran anggaran sudah dilakukan sejak awal, mulai dari perencanaan.
Ketiga, kata Dradjad, dalam hal penerimaan negara, salah satu langkah pertama yang dilakukan adalah Reformasi Perpajakan Lanjutan. Ini meliputi Penurunan Tarif PPh Badan dan Orang Pribadi secara bertahap. "Hingga nantinya kompetitif dengan tetangga kita seperti Singapura dan Malaysia," paparnya.
Menurut Dradjad, keliru kalau hal ini dianggap akan menurunkan penerimaan pajak. Dijelaskannya, tarif PPh yang lebih rendah bisa mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi swasta, sehingga kue ekonomi yang bisa dipajaki membesar. Basis pajak juga akan membesar karena naiknya kepatuhan.
"Bagi wajib pajak, buat apa KKN dengan petugas pajak jika tarif pajaknya murah? Jumlah WP juga cenderung bertambah jika tarifnya lebih rendah," ungkapnya.
Reformasi perpajakan ini, menurut Dradjad, juga akan memaksimalkan teknologi komunikasi dan informatika sehingga kebocoran PPN bisa dikurangi. "Selain itu masih banyak kasus pajak yang sudah inkracht di mana Wajib Pajak (WP) tidak membayar. Jumlahnya puluhan triliun. Ini akan dikejar," kata Dradjad menambahkan.
Secara psikologis, menurut Dradjad, narasi dari Kemenkeu yang selama ini dirasakan menakut-nakuti WP akan dihilangkan. Langkah terhadap WP akan lebih persuasif, tapi sangat tegas terhadap mereka yang jelas melakukan kejahatan perpajakan, seperti kasus inkracht di atas.
"Sumber-sumber PNBP baru juga akan digali, dengan catatan tidak mengganggu pertumbuhan," kata ekonom INDEF ini.
Keempat, dalam hal pembiayaan, utang secara bertahap akan dikurangi dalam jumlah yang cukup berarti. Dokumen-dokumen utang bilateral dan multilateral akan diaudit ulang, sehingga rakyat bisa mengetahui lebih rinci mengenai beban utang kita. Penerbitan obligasi akan didisiplinkan untuk menghapuskan deal-deal yang membuat negara harus membayar kupon terlalu mahal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika