REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief, kembali memberi pernyataan soal cuitannya ketika meminta KPU menindaklanjuti pemberitaan terkait isu di media sosial mengenai adanya dugaan surat suara tujuh kontainer yng sudah tercoblos di Tanjung Priok. Dia kali ini mengatakan berharap soal ini benar-benar hoaks.
“Saya berharap infotmasi soal surat suara di Priok betul-betil hoaks. Tidak seperti kasus masuknya KTP El dari luar negeri jelang Pilkada 2017 yang awalnya dibilang hoaks ternyata ada beneran,’’ kata Andi Arief, di Jakarta, (4/12).
Menurut Adi Arief, belajar dari pengalaman pada Pilkada DKI tahun 2017 ia juga pernah mengungkapkan hal yang hampir sama. Kala itu dirinya dapat info soal masuknya KTP elektronik dari luar negeri di Bandara Soekarno Hatta. Awalnya memang dikecam. namun ujungnya kemudian Mendagri malah ucapkan terimakasih.
“Menginfokan yang mungkin serupa masih dikecam sekarang, tapi kan waktu gak berhenti sekarang,’’ katanya.
Tekait soal isu soal hoaks surat suara di Tanjung Priok. lanjutnya, karena KPU tidak melaporkan dirinya ke Bareskrim Polri maka dia juga perlu menyikapinya. “Berbekal ini saya sebenanya bisa saja melapor balik berbagai pihak yang menyebutnya sebagai penyebar hoaks. Tapi kawan-kawan di Demokrat melarang saya, karena demokrasi itu bukanlah kejahatan.”
Sebelumnya, Andi Arief juga mengatakan sangat aneh bila dirinya malah dipanggil polisi akibat mentweet soal dugaan surat suara tujuh kontainer di Tanjung Priok. Sebab, apa yang dilakukannya itu justru adalah menjernihkan masalah atas munculnya berbagai isu soal ini di media sosial.
‘’Ini kan negara jadi aneh. Saya yang melaporkan dan memberitahu bahwa ada tuduhan soal itu yang tersebar di media sosial malah disalahkan. Saya kan baru memuatnya setelah pukul 20 WIB. Nah, sebelumnya KPU kan pasti tahu mengapa tidak segera bertindak. Mengapa baru ada rekasi setelah saya meramaiknnya. Padahal soal isu ini di media sosial telah ada semenjak sore hari?,’’ kata Andi Arief, Kamis (3/1).
Andi Arief menyatakan, justru yang harus berterima kasih adalah pihak KPU dan kepolisian. Isu yang ada dan tersebar terkait soal ini terklarifikasi. Semua jadi jelas sekarang.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) suga bersikap akan melaporkan hoaks perihal tujuh kontainer surat suara tercoblos hari ini di Bareskrim Polri. KPU tengah mengumpulkan akun-akun media sosial terkait kabar hoaks tersebut untuk dibawa kepada kepolisian.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, sejauh ini KPU telah mengantongi bukti rekaman audio serta tulisan-tulisan di berbagai media sosial. Termasuk dari Twitter, Facebook, dan Instragram.
“Itu nanti kita kumpulkan dulu, nanti kita sampaikan kepada kepolisian,” kata Arief di KPU, Jakarta, Kamis (3/1).
Sementara, hari ini dalam kunjungannya ke Blitar Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengomentari isu ini. Dia pun meminta semua pihak menghindari penyebaran hoaks atau berita bohong dan fitnah menjelang Pemilu 2019. Terkait hoaks tujuh kontainer surat suara yang telah dicoblos, Jokowi mengatakan hal semacam itu bisa menimbulkan pikiran-pikiran negatif terhadap jalannya Pemilu 2019.
"Marilah kita hindari fitnah-fitnah seperti itu. Ini sudah mendekati, tiga bulan lagi sudah masuk ke pilpres," kata Presiden Jokowi usai acara penyerahan sertifikat tanah kepada warga Blitar di Pendopo Kabupaten Blitar, Kamis (4/1).
Menurut Kepala Negara, semua pihak harus menjaga ketenangan. "Semuanya harus sejuk dalam menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan politik sehingga tidak menimbulkan pikiran-pikiran jelek dari masyarakat," ujarnya.
Presiden Jokowi menyatakan hal itu menanggapi adanya hoaks tujuh kontainer surat suara yang telah dicoblos. "Ya itulah. Ini kan hoaks. Kartu itu kan belum dicetak, sudah muncul fitnah-fitnah seperti itu," katanya.
Menurutnya, kondisi seperti itu bisa menimbulkan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran jelek mengenai kecurangan. "Hindari hal-hal yang berkaitan dengan hoaks dan fitnah seperti itu," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika