REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Joko Widodo-Ma'ruf Amin Juli Antoni menilai, Andi Arief sebagai tokoh publik tidak seharusnya menyebarkan isu yang belum dipastikan kebenarannya. Ia mengatakan, jika Andi Arief adalah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) maka dia akan memberikan sanksi administratif.

"Penonaktifan mungkin, sehingga citra partai tidak terganggu oleh orang ini, yang sampai publik kemudian identikkan Partai Demokrat dengan partai hoaks, karena sekali lagi ini sebuah isu jahat yang dilakukan oleh politisi yang tidak berintegritas," kata Sekjen PSI itu, di Jakarta, Kamis (3/1).

Raja Juli menilai isu tentang tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos merupakan fitnah awal tahun yang dilakukan oleh politikus yang tidak berintegritas. Meski belum diketahui apa motif di balik cicitan Andi Arief, menurut Raja Juli, hal itu merupakan bentuk demoralisasi terhadap demokrasi Indonesia.

Ia mengatakan isu ini akan merusak kepercayaan masyarakat kepada proses kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) 2019. "Entah apa maksudnya tetapi ini berbahaya untuk demokrasi kita, di mana terjadi semacam demoralisasi terhadap demokrasi itu sendiri dan terutama kepada institusi penyelenggara pemilu yang menjadi penting, menjadi lembaga yang netral, yang independen di mata rakyat," tutur dia.

Menurutnya, hal ini merupakan cikal bakal yang buruk yang dilakukan seorang politisi di awal tahun 2019 ini. "Ini adalah preseden buruk bagi perjalanan politik kita. Ini adalah contoh paling jahat, politisi paling jahat, bahkan yang saya kira kalau ini terjadi di internal PSI, maka orang ini harus diberi sanksi berat," kata dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika