REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mencatat, kontribusi sektor hasil hutan terhadap pendapatan negara semakin signifikan dari tahun ke tahun. Pada 2018, sekitar 12,7 miliar dolar AS berhasil disumbangkan terhadap devisa yang menjadi rekor tertinggi selama 10 tahun terakhir. Angka ini diyakini dapat meningkat seiring dengan keleluasan yang diberikan pemerintah terhadap pengusaha.
Direktur Eksekutif APHI Purwadi Soeprihanto mengatakan, pencapaian 12,7 miliar dolar AS merupakan dua kali lipat dibanding dengan 2008. Ini membalikkan persepsi publik bahwa kehutanan bukanlah sektor yang tengah mengalami masa sunset atau penurunan kinerja.
"Pencapaian ini menjadi sebuah bukti kalau sektor hasil hutan tetap berkontribusi," tuturnya ketika dihubungi Republika.co.id, Rabu (2/1).
Rekor tertinggi yang diaraih sektor hasil hutan bukan tanpa sebab. Purwadi menyebutkan, pencapaian ini merupakan buah kerja sama antar pemangku kepentingan, terutama dalam menerapkan langkah korektif terhadap dunia usaha. Banyak perubahan tata kelola dan perbenahan yang sudah dan akan terus dilakukan.
Purwadi menambahkan, kontribusi devisa sebesar 12,17 miliar dolar AS ini juga merupakan dampak dari pergeseran penggunaan bahan baku untuk industri kehutanan dari hutan alam ke Hutan Tanaman Industri (HTI). Dengan adanya pergeseran, kelestarian hutan dapat lebih dipastikan seiring dengan bisnis sektor kehutanan yang semakin berkembang.
Purwadi mencatat, besaran jumlah bahan baku kayu industri kehutanan tahun 2018 ini sebanyak 37 juta meter kubik yang bersumber dari HTI. "Hanya tinggal 5,6 juta meter kubik yang bersumber dari hutan alam," katanya.
Faktor lain yang turut mendorong bisnis sektor kehutanan secara lestari adalah adanya arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk meningkatkan produktivitas kayu dari hutan alam dengan teknik silvikultur intensif. Teknik ini membuat produktivitas kayu dalam suatu areal dapat meningkat.
Selain itu, Purwadi menambahkan, peningkatan jumlah pemegang sertifikasi seperti Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) dan Forest Stewardship Council (FSC) juga menjadi faktor pendorong kontribusi sektor kehutanan. Sebab, melalui sertifikat ini, produk kehutanan Indonesia semakin diterima pasar global, terutama kayu.
Purwadi menilai, kontribusi sektor kehutanan dapat semakin maksimal apabila pemerintah memberikan keleluasan lebih terhadap pengusaha hutan dalam pengembangan industri. Di antaranya terkait pembukaan jalur ekspor kayu bulat atau log yang memiliki potensi tambahan pendapatan ratusan juta dolar AS.
Menteri LHK Siti Nurbaya mengaku puas dengan pencapaian sektor hasil hutan. Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan wujud keberhasilan para stakeholder sektor LHK yang telah mau mengikuti langkah-langkah koreksi (Corrective Actions) untuk perbaikan pengelolaan sektor LHK. Ia meminta keberhasilan ini harus terus diestafetkan ke masa-masa selanjutnya.
Namun, Siti menilai, angka 12,7 miliar dolar AS masih rendah. Sebab, banyak HTI yang belum dimanfaatkan potensinya secara maksimal oleh para pengusaha. "HTI yang tidak atau belum terlalu aktif, saya minta ditingkatkan (penggunaannya)," ujarnya.
Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai, langkah Kementerian LHK saat ini sudah baik dengan corrective action yang dilakukan di sektor hasil hutan. Sistem sertifikasi, legalitas, law enforcement, cukup baik juga dalam pengendalian deforestasi.
Sekarang, Andry menjelaskan, pekerjaan rumahnya adalah bagaimana kepemilikan hutan oleh rakyat (hutan sosial) yang dapat dikelola secara inklusif mampu ditingkatkan. Saat ini proporsi kepemilikan rakyat masih sekitar lima persen. "Belum lagi realisasi izinnya masih belum mencapai 20 persen dari target," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika