REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Ratusan umat Muslim di Kota Padang yang tergabung dari berbagai organisasi masyarakat menggelar longmars dari Masjid Nurul Iman menuju Kantor Gubernur Sumatra Barat, Ahad (30/12) pagi. Aksi yang diawali dengan gerakan shalat subuh berjamaah ini menyuarakan dua hal: pembelaan terhadap umat Muslim Uighur di Cina dan desakan bagi pemda untuk menutup tempat-tempat hiburan malam di Padang.
Ketua Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM) Irfianda Abidin mengungkapkan, aksi hari ini mencoba menyampaikan pesan kepada masyarakat Sumatra Barat dan Pemda untuk menutup ruang bagi kemaksiatan di Sumbar, khususnya Kota Padang. Ia melihat bahwa banyaknya bencana alam yang melanda Indonesia akhir-akhir ini menjadi pengingat bagi umat Muslim untuk memperbanyak ibadah, bukan malah memberi kesempatan maksiat.
"Aksi kami ini memberi rekomendasi Wali Kota Padang dan Gubernur untuk menutup tempat maksiat. Gubernur dan Wagub bahkan sudah memberi restu atas aksi kami ini," jelas Irfianda, Ahad (30/12).
Tempat maksiat yang dimaksud Irfianda adalah tempat hiburan malam yang dipandang makin menjamur di Kota Padang. Pihaknya juga mensinyalir bahwa sebagian besar tempat hiburan malam di Kota Padang menyelewangkan izin yang telah didapat. Artinya, mau berizin atau tidak, pemerintah diminta menutup semua celah maksiat.
"Kalau pemimpin tak bisa menutup, kita yang tutup sendiri namun dengan jalan legal. Ada caranya. Toh aturan Allah jauh lebih tinggi. Kita ingatkan pemimpin dan suadara kita. Kita ingin back up dan kuatkan pemimpin kita," kata Irfianda.
Irfianda menegaskan, pihaknya akan mengawal pemerintah dalam menertibkan tempat hiburan malam di Padang. Bila dalam dua pekan ke depan Pemda tidak menunjukkan ketegasan sikap terhadap pengusaha hiburan malam, maka umat Muslim akan kembali melakukan aksi lanjutkan.
Aksi di pengujung tahun 2018 ini menunjukkan kegelisahan warga Padang lantaran hiburan malam yang dianggap semakin punya tempat di Kota Padang. Dengan banyaknya bencana alam di Indonesia akhir-akhir ini, Pemda diminta tegas untuk menghindarkan Padang dari maksiat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika