REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun berancang-ancang membendung usul tentang penggunaan hak angket tentang penyelidikan atas akuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Wakil rakyat dari Partai Golkar itu meyakini proses akuisisi yang membuat Inalum menguasai mayoritas saham PTFI telah melalui kajian matang dan tak menabrak aturan.
Misbakhun juga menilai Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah bertindak transparan dalam akuisisi saham PTFI. "Ada akuntabilitas dalam keputusan pemerintah menugaskan Inalum untuk mengakuisisi saham PTFI," ujarnya di Jakarta, Jumat (28/12).
Dia mengatakan, kalaupun ada kecurigaan dan pertanyaan-pertanyaan di kalangan wakil rakyat soal langkah pemerintah tidak selalu harus direspons dengan penggunaan hak angket. Saat ini, ia melanjutkan, tidak ada persoalan serius terkait divestasi saham PTFI yang harus diungkap dengan hak angket.
Menurutnya, usul hak angket itu hanya upaya untuk mencari perhatian politik. Dia berpendapat, justru kini saatnya menunjukkan kepada publik bahwa divestasi itu membawa manfaat yang luar biasa untuk menarik penerimaan negara dari penerimaan negara bukan pajak.
"Karena hak angket di DPR itu sangat sakral. Tapi dalam proses divestasi Freeport tidak ada pertanyaan yang terlalu serius. Tidak ada pertanyaan yang mempunyai implikasi politik luar biasa," tegasnya.
Politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu menilai wajar terkait keterbatasan dana Inalum untuk mengakuisisi saham PTFI sehingga mencari pinjaman melalui global bond. Dia berpendapat, strategi yang dipakai BUMN peleburan alumunium itu merupakan hal biasa dalam bisnis.
Legislator Partai Golkar itu meyakini langkah pemerintah menguasai saham PTFI merupakan terobosan dan prestasi yang tak semestinya dicurigai. Sebab, dia melanjutkan, keputusan pemerintah menjadi pengendali saham di di PTFI merupakan prestasi luar biasa.
"Jadi proses divestasi ini tidak perlu dicurigai, justru harus dibanggakan sebagai sebuah prestasi dan sebuah pencapaian melalui proses bisnis yang berjalan sangat akuntabel dan terbuka sehingga seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya," katanya.
Juru Bicara tim pemenangan pasangan calon 01 ini berpendapat, Indonesia tidak hanya menguasai mayoritas saham PTFI, melainkan juga menjadi pengendali perusahaan pertambangan yang beroperasi di Pegunungan Jayawijaya, Papua itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
