REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Cawapres nomor urut 1 KH Ma'ruf Amin meminta pemerintah China perlakukan kelompok Muslim Uighur dengan baik dan tanpa tindakan berlebihan. Kiai Ma'ruf berharap apa yang terjadi pada etnis Rohingya, tidak terulang dan menimpa muslim Uighur.
"Kita sangat prihatin, kita harap pemerintah RRC memperlakukan kelompok Uighur, yang kebetulan beragama Islam, dengan baik," kata Ma'ruf seusai bersilaturahmi dengan pengurus NU dan ulama di Pondok Pesantren Yapink, Tambun, Bekasi, Sabtu (22/12).
Kiai Ma'ruf juga meminta pemerintah mencoba memfasilitasi supaya perlakuan pemerintah China terhadap Muslim Uighur bisa dilakukan dengan cara-cara yang lebih manusiawi dan lebih baik, sesuai aturan.
"Kita juga meminta PBB jangan sampai terjadi peristiwa-peristiwa seperti di Rohingya, ada pengusiran dan perlakuan tidak adil. Jangan sampe seperti itu. Kita harap Muslim Uighur tidak alami seperti Muslim di Rohingya," ujarnya.
Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengecam tindak kekerasan terhadap Muslim Uighur, seperti yang diberitakan media massa internasional dengan penyiksaan, pengucilan dan pelarangan menjalankan ibadah.
"Penindasan seperti itu merupakan pelanggaran nyata atas Hak Asasi Manusia, dan hukum internasional," kata Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin.
Din Syamsuddin yang juga President of Asian Conference on Religions for Peace (ACRP) meminta Pemerintah Indonesia untuk menyatakan sikap umat Islam Indonesia dengan bersikap keras dan tegas terhadap pemerintah China dan membela nasib umat Islam di sana.
Dia juga mendesak Organisasi Kerja sama Islam (OKI) dan masyarakat internasional untuk bersikap tegas terhadap rezim China dalam memberikan hak-hak sipil bagi mereka.
Sementara itu, Pemerintah China menolak tudingan masyarakat internasional bahwa rezimnya telah melanggar HAM terhadap etnis Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. Pemerintah China beralasan tindakan tegas tersebut dilakukan untuk mencegah terjadi penyebaran ideologi radikal di kalangan masyarakat Uighur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika