REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mendesak pemerintah Indonesia untuk segera buka suara terkait krisis kemanusiaan di Uighur. Menurut Aburizal, nasib muslim Uighur di Cina sangat mengusik rasa kemanusiaan.
Sesuai amanat konstitusi, negara Indonesia menjunjung tinggi prikemanusiaan dan prikeadilan. Karena itu, menjadi tugas konstitusi yang wajib dilaksanakan pemerintah Indonesia untuk menyikapi secara tegas krisis kemanusiaan di Uighur.
"Sebagai bangsa yang cinta damai , sebagai bangsa yang menjunjung nilai Pancasila, kami mendesak kepada pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan langkah diplomatik yang tegas," ujar Aburizal lewat keterangan pers yang diterima Republika Online, Jumat (21/12).
Dia pun menyesalkan sikap pemerintah Cina terhadap muslim Uighur. "Kami sangat menyesalkan perlakuan diskriminatif dan tindakan sewenang-wenang yg dilakukan oleh pemerintah China terhadap saudara-saudara kita sesama Muslim di propinsi Uighur China yang menunjukkan tidak adanya kebebasan di dalam menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing serta merupakan pelanggaran dan bahkan penindasan terhadap hak asasi manusia sebagaimana piagam HAM-PBB," ujarnya
Menurut Aburizal, komitmen dan sikap pemerintah akan sangat ditunggu masyarakat. Sebagai negara muslim dengan sistem demokrasi terbesar, Indonesia tidak boleh bungkam begitu saja. Indonesia diharap Ical tak sekadar bersuara normatif, melainkan tampil untuk memberi solusi atas nasib muslim Uighur. "Kepada pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan langkah diplomatik yang tegas, dan tidak ragu-ragu untuk membantu dan menyelematkan saudara-saudara kita muslim Uighur dari tindakan sewenang-wenang," tutup Aburizal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika