REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam masyarakat relawan Indonesia Nusa Tenggara Barat (NTB) turun ke jalan mengecam krisis kemanusiaan yang terjadi atas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Cina. Massa aksi yang membawa atribut bendera tauhid memulai aksinya setelah ibadah shalat Jumat dari Islamic Center NTB dan berjalan kaki bersama menuju Gedung DPRD NTB pada Jumat (21/12).

Dalam orasinya, Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) NTB, Andi Ardiansyah, mengutip amanat pembukaan UUD 1945, yang menyebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh karena itu penjajahan di atas dunia haris dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Andi menyebutkan, kekerasan terhadap Muslim Uighur sudah terjadi selama puluhan tahun, terus berulang, dan semakin masif."Kita mengajak seluruh masyarakat NTB dan anggota DPRD NTB untuk bersama-sama menentang sikap diskriminasi pemerintah Cina," ujar Andi. 

Massa aksi mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas untuk membantu Muslim Uighur. Andi juga meminta Pemerintah Provinsi NTB ikut bersikap atas penderitaan yang dialami Muslim Uighur.

Massa aksi, kata Andi, mengutuk keras sikap pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur dan meminta pemerintah Cina menghentikan kekerasan dan diskriminasi. Massa aksi juga meminta PBB membentuk tim pencari fakta atas kekerasan yang terjadi di Xinjiang.

"Kita terus meminta pemerintah (Indonesia) mendorong Cina menghentikan tindakan tersebut, jika hari ini masih diskriminasi, kita dorong dan usir dubes Cina. Kalau upaya diplomatik tidak berhasil, dubes Cina tidak layak berada di Indonesia," ucap Andi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika