REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Posko Terpadu Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 mulai beroperasi mulai Kamis (20/12) di Bandara Soekarno-Hatta (BSH). Posko yang terletak di depan Terminal 1B BSH, Tangerang, itu berfungsi untuk melakukan koordinasi mengenai segala informasi penerbangan selama liburan Natal dan Tahun Baru.
Direktur Utama PT Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaluddin mengatakan, posko itu tidak hanya memantau pergerakan di BHS, melainkan juga 15 bandara lainnya di bawah pengawasan AP II. "Ini untuk komunikasi dan koordinasi semua stakeholder. Apabila ada hal dibutuhkan akan bergerak cepat," kata dia usai melakukan apel di depan Terminal 1B BSH, Kamis (20/12).
Menurut dia, posko itu dapat didatangi oleh siapa pun. Pasalnya, di tempat itu akan ditampilkan data pergerakan harian di setiap bandara di bawah pengawasan AP II.
Selain itu, Awaluddin mengatakan, posko terpadu itu juga langsung terhubung dengan posko yang didirikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Medan Merdeka Barat. "Di sini juga dilengkapi fasilitas video conference. Biasanya Menhub suka menghubungi dadakan. Jadi fleksibel," kata dia.
Ia mengatakan, posko itu akan beroperasi sejak H-5 Natal hingga H+5 Tahun Baru 2018. Namun, menurut dia, puncak pergerakan akan terjadi Sabtu (22/12), sementara arus balik akan terjadi pada 2 Januari 2019.
Ia mengatakan, ada tiga fokus utama AP II dalam liburan Natal dan Tahun Baru. Salah satunya, kata dia, adalah kesiapan sumber daya manusia dalam mengamankan dan melayani penumpang.
Awaluddin mengatakan, ada sekitar 6.000 personel yang akan bertugas di periode Natal dan Tahun Baru di 16 bandara di bawah AP II. Sekitar 2.500 personel akan bertugas di BSH.
Ia menjelaskan, personel itu masih di luar aparan TNI/Polri yang bertugas untuk melakukan pengamanan selama periode itu. "TNI/Polri ada 1.500 personel, di BSH ada sekitar 600 personel yang disiagakan. Patroli biasa tiga kali kita akan minta sampai lima sampai enam kali untuk mengamankan keliling," kata dia.
Selain itu, fokus utama selama liburan akhir tahun ini adalah memastikan seluruh proses yang ada akan melibatkan pemangku kepentingan. Ia menambahkan, pihaknya juga memastikan fasilitas dan insrastruktur akan bekerja normal.
"Mesin, listrik tak boleh mati, informasi, harus berjalan normal semua. Kita akan terus kawal," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika