Mustaqim menilai, dengan anggaran tersebut tidak memadai dalam mengatasi sebaran bencana yang hampir merata di Tanah Air. Apalagi, BNPB memprediksi lebih dari 2.500 kejadian bencana berpotensi terjadi pada 2019.

Karenanya, penting untuk lebih mengedepankan mitigasi bencana dibandingkan saat menanggulangi bencana tersebut.

"Pemerintah harus serius hadir dengan memberi alokasi anggaran tambahan khususnya untuk pos mitigasi sehingga wilayah-wilayah dengan potensi rawan bencana bisa diantisipas, sebelum ada kejadian. Kalau sudah kejadian kan namanya pasca bencana," ujar Mustaqim saat dihubungi wartawan, Kamis (20/12).

Menurutnya, meski ada alokasi dana siap pakai (DSP) untuk kebencanaan sebesar Rp 6,5 triliun, namun anggaran tersebut hanya bersifat opsional menunggu terjadi bencana. Sehingga, dana tersebut tidak bisa digunakan untuk anggaran mitigasi bencana.

Padahal menurutnya, mitigasi bencana semestinya yang harus dikedepankan sebelum terjadi bencana. Karena itu, ia pun meminta agar BNPB mulai mendetilkan peta potensi bencana yang sekarang sudah dimulai.

"Kalau kita mengandalkan pasca bencana, mohon maaf, dari bencana Lombok dan Palu kita berkaca, berpuluh-puluh triliun itu masih nggak cukup, artinya resiko akan lebih besar kalau andalkan pos penaggulangan bencana, dibandingkan mitigasi atau antisipasi terhadap benacana," ungkap Politikus PPP tersebut.

Sebelumnya, BNPB memprediksi lebih dari 2.500 kejadian bencana berpotensi terjadi pada 2019. Bencana banjir, longsor, dan angin puting beliung diperkirakan masih akan mendominasi.

Kepala BNPB Willem Rampangilei menjelaskan, prediksi itu didasari perhitungan risiko dan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. "Tahun depan, kami prediksi lebih dari 95 persen adalah bencana hidrometeorologi," ujar Willem di Kantor BNPB, Rabu (19/12).