REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR bidang sosial, Sodik Mudjahid mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai membangun paradigma masyarakat yang sadar dan tanggap terhadap bencana. Menurutnya, sudah saatnya tahapan mitigasi atau pencegahan bencana lebih diutamakan, mengingat alokasi anggaran untuk kebencanaan dikurangi pada 2019 mendatang.

Hal itu disampaikan Sodik untuk merespon prediksi BNPB akan ada lebih dari 2.500 bencana berpotensi terjadi di 2019. "Dengan paradigma ini maka tahapan mitigasi yakni kewaspadaan dan ketahanan bencana menjadi prioritas, bukan tanggap darurat bencana," ujar Sodik saat dihubungi wartawan, Kamis (20/12).

Menurutnya, BPNB perlu menyosialisasikan dan mengedukasikan ke masyarakat agar waspada dan tangguh bencana. Tak hanya itu, ia menilai perlunya membangun relawan secara maksimal dan melatih kesadaran mandiri menangani bencana.

"Termasuk didalamnya kesadaran donasi dari dunia usaha untuk mitigasi bencana bukan hanya untuk darurat dan kejadian becana seperti selama ini," kata Sodik.

Politikus Partai Gerindra itu juga menekankan penerapan teknologi peringatan dini atau early warning di daerah-daerah rawan bencana. Menurutnya juga, BNPN perlu memetakan daerah-daerah berpotensi terjadi bencana.

"Konsisten dalam regulasi aman bencana, jangan sampai daerah bencana diisi penduduk atau pabrik," ungkap Sodik.

Sebelumnya, BNPB memprediksi lebih dari 2.500 kejadian bencana berpotensi terjadi pada 2019. Bencana banjir, longsor, dan angin puting beliung diperkirakan masih akan mendominasi.

Kepala BNPB Willem Rampangilei menjelaskan, prediksi itu didasari perhitungan risiko dan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. "Tahun depan, kami prediksi lebih dari 95 persen adalah bencana hidrometeorologi," ujar Willem di Kantor BNPB, Rabu (19/12).

Ikuti Whatsapp Channel Republika