REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyikapi soal pemberitaan kekerasan dan intimidasi terhadap muslim Uighur di Xinjiang, Cina. Dalam keterangan persnya, PP Muhammadiyah menilai jika kekerasan tersebut benar-benar dialami oleh muslim Uighur, pemerintah Cina telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menilai apapun alasannya, Pemerintah Cina tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan bagi masyarakat yang lemah dan tldak berdosa yang semestinya dilindungi. Pemerintah Cina, sebut Haidar, sebaliknya menggunakan pendekatan politik yang elegan dan berorientasi pada kesejahteraan terhadap mereka yang dianggap melakukan aksi separatisme.
"Menghimbau kepada Pemerintah Cina untuk membuka diri dengan memberikan penjelasan yang sebenarnya mengenai keadaan masyarakat Uighur," jelas Haedar dalam keterangan persnya, Rabu (19/12).
Muhammadiyah mengimbau Cina bekerjasama dengan lembaga-Iembaga internasional untuk mengatasi berbagai masalah dan tindakan yang benentangan dengan kemanusiaan. Memberikan penjelasan yang faktual akan memperkecil berbagal opini dan kesimpangsiuran wacana. Muhammadiyah juga mendesak kepada PBB dan OKI untuk mengadakan pertemuan darurat membahas masalah Uighur dan mengambll tindakan yang dnperlukan sesuai dengan ketentuan internasional.
"PBB dan OKI memilikl tanggungiawab besar dalam menc‘ptakan perdamaian dan mencegah segala bentuk kekerasan di belahan dunia manapun," kata Haedar.
Kepada pemerlntah Indonesia, Muhammadiyah berharap segera ada Iangkah-Iangkah diplomatik, sesuai prinsip politik bebas dan aktif. Sikap pemerintah Indonesia, menurutnya penting untuk menciptakan perdamaian dunia dan menegakkan hak asasi manusia di atas nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan. Muhammadiyah berharap Duta Besar Cina segera memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam, melalui Omas-Ormas Islam.
"Sikap diam Pemerintah Cina dikhawatlrkan dapat mengganggu hubungan dlplomatik dan persahabatan Indonesia-Cina," terangnya.
Muhammadiyah siap menggalang dukungan kemanusiaan dan material untuk perdamaian di Xinjiang, khususnva bagi masyarakat Uighur. Muhammadiyah juga mengimbau agar dalam menggalang solidaritas untuk Uighur tetap santun, damai, dan tetap menjaga kerukunan di antara semua elemen masyarakat Indonesia," imbuh Haedar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika