REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) meningkatkan keamanan untuk angkutan Natal dan Tahun Baru 2019. Ia mengatakan, prediksi lonjakan penumpang terjadi pada 21-25 Desember 2018 dan berlanjut pada 28 Desember 2018-1 Januari 2018. Sementara puncak lonjakan penumpang terjadi pada 31 Desember 2018.
"Selama masa Natal dan Tahun Baru ini diharapkan seluruh jajaran operator transportasi khususnya PT KAI untuk meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan," ujar Budi dalam apel gelar pasukan menyambut angkutan Nataru di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (19/12).
Menurut dia, PT KAI dapat berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk meningkatkan keamanan. Selain itu setiap daerah operasional (Daop) PT KAI bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah dan petugas kepolisian setempat.
Ia mengatakan, hal itu juga guna mewaspadai daerah rawan bencana terutama di musim penghujan seperti banjir dan longsor. Serta meningkatkan keamanan di sejumlah perlintasan sebidang di setiap daerah.
"Selain itu juga kami berharap untuk dapat melibatkan Pemda dalam upaya meningkatkan keselamatan di lokasi rawan kecelakaan tersebut, juga di lintasan sebidang," kata Budi.
Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro mengatakan, pihaknya menetapkan angkutan Nataru selama 18 hari dari 20 Desember 2018 sampai 6 Januari 2019. PT KAI mendeteksi sebanyak 305 titik rawan banjir, longsor, dan ambles di sepanjang jalur kereta api di Jawa-Sumatera.
Selama angkutan Nataru, PT KAI menyiapkan 6.172 personel pengaman terdiri dari 1.332 personel Polsuska, 3.876 personel pengamanan, dan bantuan eksternal dari TNI-Polri sebanyak 950 personel termasuk K-9. Personel pengamanan tersebut akan melakukan pengamanan di atas KA, stasiun, maupun secara dinamis melakukan patroli di jalur KA. Serta objek-objek penting lainnya seperti depo lokomotif dan kereta.
"Kami sudah lakukan koordinasi dengan Polri dan TNI, itu pasukan kami dengan TNI dan Polri itu enam ribu lebih kami kerahkan untuk menjaga, utamanya tadi yang disampaikan Pak Menteri, perlintasan ada yang resmi dan tidak resmi. Nah ini semuanya harus kita jaga supaya tidak terjadi apa-apa ya," jelas Edi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
