REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN— BPJS Ketenagakerjaan melibatkan badan serupa di luar negeri untuk meningkatkan kepesertaan pekerja migran Indonesia (PMI) dalam program-program BPJS Ketenagakerjaan.
Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan, Naufal Mahfudz mengatakan, langkah ini sebagai upaya untuk melindungi PMI sebagaimana amanat UU nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Dia menyebutkan, di Korea Selatan, pihaknya menggandeng National Pension Service (NPS) lembaga perlindungan ketenagakerjaan setempat. Sementara dengan Taiwan, BPJS bekerjasama dengan Kamar Dagang Indonesia-Taiwan.
Naufal mengungkapkan, saat ini terdapat 365.250 peserta aktif dari PMI. Mereka tersebar di kantong-kantong PMI di luar negeri, antara lain Korea Selatan dan Taiwan. “Malaysia, Hongkong, Singapura, dan Brunei sedang kita jajaki terus,” kata dia dalam rangkaian acara peresmian Gedung BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara di Marelan, Selasa (18/12).
Menurut dia, kerjasama juga dilakukan dengan pihak Kementerian Luar Negeri untuk membuka akses dengan PMI di luar negeri. Pihaknya juga mendatangi langsung-langsung kantong-kantong penyalur PMI di dalam negeri dengan demikian manfaat BPJS ketenagakerjaan bisa dirasakan.
Secara terpisah, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan keberadaan pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa negara.
"Saya ucapkan penghargaan atas upaya yang telah diberikan untuk memakmurkan bangsa ini. Maka dari itu pekerja migran selalu dikatakan sebagai pahlawan devisa, karena negeri ini membutuhkan devisa untuk rakyatnya," katanya dalam sambutannya di hadapan sekitar 5 ribu mantan buruh migran dan keluarga TKI di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa.
Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla ini memberikan perlindungan yang maksimal kepada buruh migran, salah satunya dengan disahkannya UU nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Selain itu, petugas pemerintahan yang ada di luar negeri wajib menjaga sesuatu yang bisa saja terjadi kepada pahlawan devisa yang tengah mengadu nasib di negara lain.
"Bekerja di luar negeri memang tidak selalu menghasilkan yang membahagiakan ada hal atau kasus yang menjerat TKI, tapi kita tentu mengetahui ada juga yang berhasil dari bekerja di luar negeri sehingga taraf kesejahteraan dan ekonominya meningkat," tambahnya.
Peresmian gedung
Terkait dengan peresmian Gedung BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara, menurut Naufal, kantor baru juga merupakan salah satu cara BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas jangkauan dan melakukan pelayanan optimal kepada masyarakat. Deputi Direktur Wilayah Sumbagut BPJS Ketenagakerjaan Umardin Lubis mengatakan bahwa saat ini ada sebanyak 11 Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Sumatera Bagian Utara yakni tujuh di Sumut dan empat di Aceh.
Adapun jumlah pekerja di Provinsi Sumut yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 4.5 juta orang, baik formal maupun non formal, sedangkan jumlah perusahaan sebanyak 40.371 perusahaan baik perusahaan besar maupun kecil.
Umardin Lubis yang didampingi Kepala BPJS Cabang Medan Utara, Asran Pane, menyebutkan, khusus untuk Medan Utara sudah terdaftar sebanyak 5.430 badan usaha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 164 ribu orang.
"Mudah-mudahan, dengan adanya gedung baru, semakin banyak masyarakat yang menikmati layanan," katanya.
Gubernur Sumut H Edy Rahmayadi yang sebelumnya menandatangani prasasti gedung itu meminta BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan jumlah peserta dan peningkatan pelayanan.
"Semakin banyak pekerja yang terlindungi melalui keikutsertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, produktivitas dipastikan meningkat," katanya.
Dia menegaskan, ketenagakerjaan termasuk perlindungan tenaga kerja, merupakan salah satu fokus Pemprov Sumut untuk mewujudkan Sumut Bermartabat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika