REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pengarah Tim Bravo Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kehadiran calon wakil presiden Ma'ruf Amin dalam kampanye pilpres dapat mendongkrak elektabilitas pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam gelaran Pilpres 2019. Saat ini, Luhut menyatakan, Kiai Ma'ruf belum turun berkampanye.
"Bisa (dongkrak elektabilitas). (Ma'ruf) Belum turun, beliau belum turun ke lapangan. Kita kan belum tahu, belum turun, kalau sudah turun baru tahu," kata Luhut usai dipanggil Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Senin (17/12).
Meskipun survei di lingkaran internal Jokowi-Ma'ruf pasangan tersebut mengalami penurunan angka elektabilitas, Luhut menilai peran Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut masih baik. "Perannya Pak Ma'ruf bagus, Pak Ma'ruf Amin," kata Luhut sembari berjalan menuju Istana Kepresidenan.
Cawapres Ma'ruf Amin sebelumnya pernah membantah kabar dirinya sakit sehingga dirawat di rumah sakit, yang mengakibatkan harus absen di sejumlah titik kampanye. Kiai Ma'ruf mengaku dirinya hanya terkilir di bagian kaki sehingga tidak bisa sering melakukan kampanye tatap muka dengan para pendukungnya.
Sementara itu, calon presiden pejawat Joko Widodo mengaku penurunan elektabilitas dirinya dalam masa kampanye Pilpres 2019 disebabkan oleh turunnya harga komoditas ekspor, antara lain minyak sawit mentah atau CPO (crude palm oil) dan karet. "Kenapa kita di Sumatra turun? Termasuk di Jambi turun, walau sedikit? Problemnya karena harga komoditas turun, CPO turun, karet turun," kata Presiden Jokowi dalam rapat Tim Kampanye Daerah (TKD) di sela-sela kunjungan kerjanya ke Jambi, Ahad (16/12).
Presiden mengatakan Pemerintah tidak mungkin dapat menguasai pasar global untuk ekspor kepala sawit karena ada komoditas lain yang dapat digunakan negara lain untuk menggantikan CPO. Sebagai contoh, Presiden mengatakan, apabila minyak kelapa sawit dari Indonesia tidak bisa masuk ke pasar Eropa, maka negara-negara tersebut dapat menggunakan minyak bunga matahari sebagai gantinya.
Penurunan harga komoditas ekspor itulah, Jokowi menilai, kepuasan publik yang juga calon pemilih menjadi menurun. Presiden pun mengatakan tidak memiliki strategi lain untuk memperbaiki harga pasar global untuk komoditas ekspor dari Indonesia itu.
"Ini sebenarnya urusan bisnis, terus kita mau apa? Bolak-balik saya juga kemarin ketemu PM China, minta tambahan (ekspor) kelapa sawit 500 ribu ton, tapi harganya tidak menarik. Jangan dipikir Pemerintah tidak mengerti problem makro Sumatera, masalah makro Jambi," kata Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika