REPUBLIKA.CO.ID Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel terus bergulir. Presiden AS Donald Trump menginisiasi langkah itu. Pada 6 Desember 2017, ia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan menyatakan bakal memindahkan kedubes dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Trump memenuhi janjinya. Pada 14 Mei 2018, AS menggelar upacara peresmian kedubes mereka di Yerusalem. Sabtu (15/12) lalu, Perdana Menteri Scott Morrison mengikuti langkah Trump. Ia mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel.
Namun, Morrison belum memutuskan untuk memindahkan Kedubes Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem. Brasil menjadi negara lainnya yang berpotensi menempuh langkah senada. Mereka berencana memindahkan kedubesnya di Israel ke Yerusalem.
Jair Bolsonaro, presiden terpilih Brasil, telah menyatakan rencananya itu. Rencananya, ia dilantik pada 1 Januari tahun depan. Tim transisi menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu masuk dalam daftar undangan pelantikan Bolsonaro.
Liga Arab belum lama ini melayangkan surat ke Kementerian Luar Negeri Brasil, mengingatkan mereka pemindahan kedubes akan membuat runyam hubungan dengan dunia Arab. Apalagi, Brasil menjadi salah satu eksportir daging halal besar ke negara Arab.
Eksportir daging Brasil mencoba melobi Bolsonaro. Mereka mengklaim ada indikasi Bolsonaro mengubah sikapnya. Namun, putra Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro yang belum lama ini bertemu penasihat Trump soal Timur Tengah, Jared Kushner menepis itu.
Eduardo menegaskan, pemindahan kedubes sudah hampir pasti dilakukan. Ini tinggal soal waktu saja. Republik Ceska pun menyampaikan rencana pemindahan kedubes mereka ke Yerusalem tahun depan.
Melihat fenomena ini, negara Islam atau mereka yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dituntut melakukan langkah lebih konkret mengantisipasi pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pemindahan kedubes ke Yerusalem.
Antisipasi ini bertujuan agar pengakuan atau pemindahan itu tidak tiba-tiba menjadi gelombang besar. Sebuah situasi yang kemudian tak bisa dielakkan dan dengan sendirinya akhirnya dunia internasional menyerahkan Yerusalem kepada Israel.
Meski selama ini memang kalangan internasional menyatakan, penentuan status Yerusalem harus melalui meja perundingan. Namun, kita juga tahu hingga kini, perundingan damai Palestina-Israel menemui jalan buntu, mandek.
Negara Islam mesti lebih gencar melakukan lobi agar dunia memihak kepada Palestina, termasuk soal ibu kota negara. Dalam konteks ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu intens menjalankan langkah diplomasi, termasuk ke negara Islam, Oman, misalnya.
Netanyahu menemui Sultan Qaboos pada Oktober lalu, tak lama setelah Presiden Palestina Mahmud Abbas ke sana. Oman pun menyatakan, saatnya menerima Israel di kawasan dengan hak dan kewajibannya.
Tak hanya itu, negara-negara Islam pun mestinya menyatukan satu sikap mengenai persoalan ini. Dengan demikian, nantinya mereka bisa membentuk satu front yang kuat dalam mendukung Palestina dan memandang status Yerusalem.
Ini merujuk pada sikap Bahrain kemarin yang mendukung keputusan Australia terkait Yerusalem. Langkah Bahrain berbeda dengan Indonesia dan Malaysia, misalnya. Indonesia memberi catatan atas pengakuan Australia dan Malaysia menyampaikan kecaman.
Langkah lain yang juga penting adalah ketegasan sikap negara-negara Islam. Misalnya, menerapkan boikot ekonomi terhadap negara yang menyatakan Yerusalem bukan bagian Palestina. Banyak negara yang merupakan eksportir besar ke negara Islam.
Impor dari mereka bisa dipangkas atau dihentikan jika tak sejalan dalam isu Palestina. Kini, semua berbalik ke negara-negara Islam sendiri, khususnya dan juga dunia internasional terkait konsistensi dukungan terhadap Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
