REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo menilai, sebenarnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) belum siap menghadapi sistem zonasi siswa. Ia mengatakan, seluruh pihak harus mengawal berjalannya kebijakan zonasi tersebut.
"Memang harus dikawal terus karena Kemendikbud belum siap tapi memaksakan," kata Heru pada Republika.co.id, Ahad (17/12).
Ia menuturkan, apabila daya tampung suatu sekolah tidak memadai dan anak dipaksa ke swasta maka tidak terjadi keadilan. Bisa saja anak tersebut tidak ingin bersekolah di swasta atau orang tuanya tidak memiliki biaya.
Heru mengatakan, penerapan sistem zonasi tahun lalu masih kacau. Berdasarkan data yang ia peroleh dari sebuah sekolah di Blora, Jawa Tengah, ada ketidakseimbangan antara ketersediaan daya tampung dengan jumlah pendaftar.
"Di satu zona di Kecamatan Blora, Jawa Tengah, saat zonasi itu, satu SMA negeri menerima tiga kecamatan. Dari tiga kecamatan itu siswa yang mau alih jenjang kurang lebih 42 kelas, sementara SMA Negeri Jepon hanya menerima tujuh kelas," kata Heru menjelaskan.
Artinya, lanjut dia, satu zona tersebut ketika diterapkan sistem zonasi banyak siswa yang belum masuk ke sekolah sesuai zona yang ditentukan. Sementara Kemendikbud belum menambah sekolah di wilayah-wilayah yang masih kekurangan.
"Jadi masalahnya daya tampung sekolah belum memadai, sementara pemerintah belum membangun sekolah baru untuk mengatasi zona yang kekurangan sekolah atau tahun lalu itu blank spot. Sisi lain, guru juga kurang. Artinya zonasi yang akan diterapkan untuk tahun ajaran baru nanti kelanjutan yang tahun kemarin, maka potensi akan menimbulkan kekacauan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika