Jumat 14 Dec 2018 11:54 WIB

Jokowi Minta Dana Desa 2019 Fokus Pemberdayaan Ekonomi

Pada tahun depan, pemerintah akan mengucurkan dana desa Rp 70 triliun.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Esthi Maharani
Dana Desa
Dana Desa

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong penggunaan dana desa tahun 2019 mendatang agar difokuskan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini disampaikannya saat sosialisasi prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 Provinsi Aceh di Banda Aceh, Jumat (14/12).

"Saya titip mulai tahun depan digeser ke pemberdayaan ekonomi masyarakat. Fisik boleh tapi digeser ke pemberdayaan ekonomi. Karena kita akan mulai ke sana," ujar Jokowi.

Presiden mengatakan hingga tahun 2018, pemerintah telah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 187 triliun. Sedangkan pada tahun depan, pemerintah akan mengucurkan dana Rp 70 triliun.

Karena itu, Jokowi meminta agar pemanfaatan dana desa ini benar-benar difokuskan pada program prioritas dan tepat sasaran.

"Silakan mau dipakai untuk membangun infrastruktur jalan di desa, bangun irigasi, embung, posyandu, silakan. Tapi pastikan bahwa yang kita bangun memiliki manfaat besar bagi rakyat kita di kampung," tambah dia.

Jokowi juga berpesan, agar dalam pemanfaatan dana desa ini dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Yakni dengan membelanjakan dana desa tersebut di masing-masing desanya sehingga dana tersebut tetap berputar di desa.

Ia pun menyebut, hingga saat ini dana desa yang dikucurkan pemerintah telah digunakan untuk membangun 74.800 desa. Di antaranya untuk membangun 158 ribu km jalan desa, 18.400 posyandu, 6.900 pasar desa, dan 1,02 juta meter jembatan.

"Artinya manfaat dana desa ini kita harapkan betul-betul merubah kesejahteraan desa lebih baik," ujar Jokowi.

Dalam kesempatan ini, Presiden juga mengingatkan agar masyarakat tak terpecah belah karena pilihan politik. Ia menekankan masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan bersikap dewasa dalam berpolitik.

Sebab, di tahun politik ini tak sedikit kabar bohong dan fitnah tersebar ke masyarakat melalui media sosial. Seperti kabar bohong yang menuding dirinya sebagai anggota PKI.

"Bahaya sekali rakyat dikenali seperti itu. Beda politik itu biasa, mau pilihan bupati silakan. Tapi dilihat betul programnya apa, gagasannya apa," tutup Jokowi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement