REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Polda Metro Jaya kembali menjadwalkan ulang pemeriksaan mantan ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak terkait kasus dugaan korupsi dana acara Kemah Pemuda Islam Indonesia 2017. Seharusnya, Dahnil diperiksa pada Jumat (14/12) namun terpaksa ditunda.
Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, selaku pihak yang mendampingi Dahnil, membenarkan penundaan pemeriksaan tersebut.
“Benar hari ini ada agenda demikian (pemeriksaan Dahnil). Tapi, karena ada penundaan penyidikan, maka agenda hari ini dijadwal ulang,” kata dia saat dihubungi, Jumat (14/12).
Ia mengatakan, penundaan pemeriksaan ini dilayangkan langsung dari kepolisian dan diberikan kepadanya. Padahal, pihaknya telah siap datang hari ini jika pemeriksaan jadi dilakukan. “Kalau Mas Dahnil siap kapanpun,” kata Trisno.
Kasus dugaan penyelewangan dana acara Kemah Pemuda Islam Indonesia 2017 yang dilaksanakan di pelataran Candi Prambanan Yogyakarta, muncul setelah polisi menerima laporan dari masyarakat. Polisi juga enggan menyebutkan masyarakat mana yang melaporkan dugaan tersebut.
Dalam acara itu, Kemenpora memberikan dana kepada dua organisasi pemuda islam terbesar di Indonesia, masing-masing GP Ansor sebesar Rp 3 milliar dan Pemuda PP Muhammadiyah sebesar Rp 2 milliar. Semua penggunaan dana telah dilaporkan kedua pihak tersebut, dalam sebuah LPJ Keuangan.
Pada pemeriksaan awal, polisi mengatakan telah memeriksa pihak dari GP Ansor serta bukti-bukti LPJ Keuangan yang dibawa GP Ansor. Polisi mengatakan, hasil dari pemeriksaan tersebut tidak ditemukan adanya bukti penyelewengan.
Sementara itu, polisi juga memeriksa pihak dari Pemuda PP Muhammadiyah salah satunya adalah mantan ketua Pemuda PP Muhammadiyah, Dahnil Anzar, serta bukti-bukti LPJ dari Pemuda PP Muhammadiyah. Dari situ, polisi menemukan dugaan penyelewengan dana.
Dugaan penyelewengan dana yang ditemukan polisi, justru berbanding terbalik dengan keterangan Kemenpora dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menyebut seluruh laporan dana telah selesai dan tak ada masalah.
Perbedaan temuan antara kepolisian dengan BPK dan Kemenpora, menjadi pertanyaan sendiri bagi Pemuda PP Muhammadiyah yang merasa kepolisian seolah ingin menjadikan pihak dari Muhammadiyah sebagai tersangka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
