REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan para ulama dan pengurus pimpinan pondok pesantren se-Aceh di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Jumat (14/12). Para ulama yang hadir dalam acara ini kurang lebih sebanyak 105 orang.
Dalam kesempatan ini, Jokowi mengatakan pemerintah akan terus mendorong penyelesaian pembahasan rancangan Undang-Undang Pondok Pesantren. Menurutnya, rancangan UU Ponpes ini penting untuk diselesaikan guna membangun ponpes di seluruh Tanah Air.
"Pemerintah mendorong terus agar ini bisa diselesaikan karena itu adalah sebuah payung hukum besar bagi dalam jangka panjang. Kita ingin memberdayakan, mengembangkan pondok-pondok pesantren yang ada di Tanah Air," ujar Jokowi kepada para alim ulama.
Menurut data yang diterima Presiden, saat ini terdapat sekitar 28 ribu pondok pesantren di seluruh Tanah Air. Karena itu, ia kembali menekankan pentingnya payung hukum ini diselesaikan sehingga pemerintah dapat mengucurkan dana bagi pembangunan ponpes-ponpes.
"Sehingga terus kami mendorong kepada DPR RI agar ini segera diselesaikan agar payung hukum menjadi jelas. Apabila negara ingin memberikan anggaran kepada pondok pesantren, baik dalam rangka pembangunan pondok, baik, misalnya, untuk guru-guru ngaji yang ada di dalam pondok," jelas dia.
Kepada para alim ulama se-Aceh, Jokowi juga menjelaskan pertemuan alim ulama sedunia di Indonesia beberapa waktu silam. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menawarkan konsep Islam Wasatiyah agar menjadi jalan dan solusi bagi permasalahan di dunia Islam saat ini.
"Kalau kami lihat, hampir semua negara yang hadir saat itu mengamini bahwa Islam Wasatiyah adalah sebuah jalan yang baik bagi kita semuanya," kata Jokowi.
Dalam pertemuan ini, Presiden didampingi oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.