REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Upaya Pemerintah guna memerangi produk ilegal di tanah air terus gencar dilakukan. Langkah ini bahkan juga menjadi instruksi Presiden guna meminimalkan kerugian negara.
Kendati begitu, dalam hal penindakan dan penegakan hukum oleh aparatur Pemerintah tak jarang juga dihadapkan pada sebuah situasi yang cukup dilematis. Alasannya tak sedikit barang ilegal yang disita diproduksi oleh masyarakat kecil dan juga dibutuhkan. Di satu sisi penegakan hukum harus tetap dilakukan.
"Untuk itu saya minta bantuan kepada seluruh kepala daerah bisa membina dan mengajak masyarakat dan pelaku usaha kecil untuk melegalkan usahanya," ungkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di Semarang, Rabu (12/12).
Menurut Sri Mulyani, legal itu sebenarnya sangat mudah dan dengan legalitas semua aktivitas usaha maupun kegiatan ekonomi akan menjadi semakin tenang. "Sehingga para pelaku saha kecil diharapkan bisa menjadi penopang pembangunan sekaligus berkontribusi bagi ketahanan ekonomi di negara ini," tegas Menteri Keuangan.
Hal ini diamini Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ia pun akan mendorong kalangan usaha, khususnya pelaku usaha kecil, untuk mengedepankan aspek legalitas usahanya. "Ini menjadi penting agar usaha tidak melanggar hukum dan berakibat pada kerugian negara," katanya saat menghadiri pemusnahan barang ilegal oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah-DIY.
Gubernur juga mengakui, dari ribuan barang yang disita oleh Bea Cukai dan dimusnahkan hari ini, tidak sedikit merupakan hasil produksi dari masyarakat Jawa Tengah.
Makanya ia ibgin usahanya masih ilegal, jangan takut untuk melegalkan. "Urus izinmu, bayar pajak ataupun cukaimu, maka usahanya akan dimudahkan dan tidak merugikan negara," katanya.
Maka ketika ada satu Kabupaten di Jawa Tengah yang sudah terpetakan banyak pelaku usaha kecil yang memproduksi rokok ilegal, gubernur pun minta agar Bea Cukai bisa bersabar.
"Saya tadi langsung minta penindakan ditunda, izinkan saya masuk dulu untuk melakukan pembinaan, siapa tahu mereka bisa melegalkan usahanya tersebut," tegasnya.
Upaya-upaya tersebut, lanjut Ganjar, menjadi edukasi yang sangat penting. Di lain pihak, sampai saat ini, mindset masyarakat terkait pengurusan perizinan memang masih sulit.
"Mindset masyarakat masih menganggap mengurus izin itu sulit, lama. Ini yang akan kami rubah. Mengurus izin di Jawa Tengah sekarang ini mudah kok, tidak ribet," tegasnya.
Untuk itu dirinya akan terus mengajak seluruh instansi di Pemprov Jawa Tengah dan juga Kabupaten/Kota untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat terkait perizinan.
"Yang semacam ini perlu dibantu, jangan ada pungli, jangan dipersulit dan bila perlu gunakan online system agar semua prosesnya menjadi semakin mudah," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika