REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan memaparkan strategi Indonesia mengatasi dampak perubahan iklim dalam COP24 (Conference of Parties) ke-24 di Katowice, Polandia (10/12) waktu setempat. Dampak perubahan iklim yang dikhawatirkan negara-negara pulau dan kepulauan adalah meningkatnya permukaan laut.
Hal ini mengancam kedaulatan negara, secara naiknya permukaan laut dapat menenggelamkan pulau, menimbulkan abrasi, hingga menggeser batas negara dan lain-lain.
"Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki ini. Yaitu bagaimana kita menangani marine debris kemudian moratorium lahan sawit dan kita hanya memelihara yang ada saja, kemudian bagaimana kita sekarang mengurangi penggunaan coal kita dan kita convert menjadi petrokimia. Hal-hal seperti itu yang menjadi isu Indonesia sekarang," ujar Luhut usai menghadiri Round table meeting: Scaling Up Investment in Climate Resilience to Meet the Needs of Vulnerable People.
Menko Luhut didampingi oleh Dubes Indonesia untuk Polandia Peter F.Gontha dan Deputi Bidang SDM,Iptek dan Budaya Maritim Safri Burhanuddin. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dengan lebih 17 ribu pulau dan populasi sekitar 265 juta. Peran Indonesia ditegaskan Menko Luhut, bahwa Indonesia siap berbagi pengalaman dan strategi mengatasi dampak perubahan iklim khususnya bagi negara pulau dan kepulauan.
"Pertumbuhan (GDP) kita sebesar 5 persen, kita bergerak sangat baik, bila anda lihat kita segera dan cepat pulih dari dampak. Karena ukuran dari negara kita dan kita telah ekspose laut kita dengan baik. Kita juga punya rencana aksi. Cara tindakan pencegahan kita dalam rencana aksi adalah kewaspadaan terhadap perubahan iklim" ujar Luhut.