REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Suhud Alynudin mendesak pemerintah untuk menyelesaikan persoalan KTP Elektronik (KTP-el) yang tececer di sejumlah tempat. Menurutnya DPR harus segera memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan meminta pertanggungjawaban atas persoalan yang memicu kegaduhan di politik tersebut.
"Jika Mendagri tidak bisa menyelesaikan masalah ini dalam waktu cepat lebih baik dia mundur," kata Suhud saat dihubungi Republika, Ahad (9/12) malam.
Persoalan tersebut menurutnya harus diusut tuntas lantaran tidak hanya menyangkut potensi kecurangan dalam pemilu, juga menyangkut keamanan negara. Selain itu praktek jual beli blanko KTP-el menurutnya juga rentan digunakan para penyusup yang bertujuan merusak negara.
"Soal Itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menjelaskan kepada publik secara terang benderang. Solusinya usut tuntas dan tangkap pihak-pihak yang terlibat dengan masalah yang sangat vital ini," tuturnya.
Sementara itu, anggota Direktorat Advokasi dan Hukum Ferdinand Hutahaean juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan kepolisian untuk menuntaskan kasus ditemukannya KTP di sejumlah tempat. Ia mendesak mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan itu mundur jika tidak serius menangani persoalan kartu identitas.
"Tjahjo kalau tidak sanggup mengurus yang bgini ya sudah mengundurkan diri, banyak anak bangsa ini yang mampu menyelesaiakn masalah ini dengan mudah. Wewenang ada kok nggak bisa mengatasi masalah ini?," tuturnya.
Mendagri Tjahjo Kumolo, menduga ada motif politik di balik tercecernya ribuan keping KTP-el di Pondok Kopi, Jakarta Timur, pada akhir pekan lalu. Ia juga menyebut peristiwa ini menganggu pelaksanaan pemilu.
"Sekarang, kami sedang menginvestigasi siapa yang membuang KTP-el yang sudah kedaluwarsa dan belum dipotong di area persawahan di Jakarta Timur kemarin. Kamu tunggu hasil penyidikan tuntas dari polisi," ujar Tjahjo kepada wartawan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin (10/12).
Namun, Tjahjo menilai, ada indikasi hal ini mengarah kepada kepentingan politik. "Walaupun (KTP-el) yang digunakan sudah kedaluwarsa, saya melihat ada indikasinya," tegasnya.
Tjahjo mengingatkan, persoalan KTP-el di tahun politik ini sangat sensitif. Pelaku yang membuang KTP-el harus dicari hingga kasus ini tuntas.
Dia juga menyebut, ada indikasi bahwa pihak yang terlibat dalam kasus saat ini sama dengan pihak di balik tercecernya ribuan KTP-el di Bogor, beberapa bulan lalu. "Yang sekarang tercecer di Duren Tiga, rumahnya kok berdekatan. Mudah-mudahan, bisa segera diungkap motivasinya," lanjut Tjahjo.
Warga menemukan sekitar 2.000 KTP-el di dalam karung, Sabtu (8/12) siang. KTP-el elektronik ditemukan oleh anak-anak.
"Dari 2.000 lebih KTP pengamatan kasat mata sama kaya KTP di dompet kita yang kita miliki," kata Kapolsek Duren Sawit Komisaris Polisi Parlindungan Sutasuhut saat dikonfirmasi, Sabtu.
KTP yang disimpan di dalam karung polos tersebut, kata Parlindungan, ditemukan oleh anak-anak yang sedang bermain. "Ditemukan oleh anak-anak yang sedang bermain di lokasi sekitar jam setengah dua siang," kata Kapolsek Duren Sawit, Parlindungan Sutasuhut saat dikonfirmasi, Sabtu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika