REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pembenahan data menjadi langkah pertama yang akan dilakukan untuk mengeluarkan kebijakan membangun pertanian. Sandi mengingingkan kebijakan pertanian yang menyejahterakan petani, menjaga stabilitas harga, dan membuka lapangan pekerjaan.
"Konsep yang kita tawarkan jelas harus benahi dulu datanya, sehingga kita tau data tersebut bisa digunakan membuat kebijakan yang bisa memuliakan petani, tidak hanya memuliakan ekonominya, tapi juga kearifan lokal," kata Sandi usai menghadiri Diskusi Kebijakan Pertanian Capres dan Cawapres 2019 di Kota Bogor Jawa Barat, Ahad (9/12).
Menurutnya, data menjadi amat penting. Peran akademisi seperti Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai tempatnya ilmu pengetahuan dapat membantu dalam menyediakan data yang utuh serta konnkrit terkait pertanian. "Jika kita punya data pangan yang keren tidak ada distorsinya, semua berpusat pada satu data, tidak ada yang memperdebatkan, dan data tidak boleh dimanipulasi untuk kepentingan dagang, kebijakan dan politik. Data is data, tidak ada yang lain," katanya.
Ia mengatakan, jika data telah dibenahi, baru program selanjutnya masuk dengan memberikan bantuan kepada petani dari segi akses pupuk, obat-obatan. Selain itu, bagaimana membuat petani bertransformasi menjadi petani organik.
"Kita mendorong petani mendapatkan akses yang lebih baik untuk harga pangan yang lebih layak, berkeadilan buat mereka," kata Sandi.
Dari hasil kunjungannya ke hampir 900 daerah selama masa kampanye ini, Sandi mengatakan, ia melihat dan mendengar banyak keluhan yang disampaikan para petani. Ia menerangkan keluhan tersebut terkait masa paceklik, atau masa setelah panen petani kesulitan keuangan sehingga harus menjual barang-barangnya.
Sandi juga menyinggung soal infrastruktur pertanian yang perlu diperbaiki dari segi irigasinya, konektivitasnya, antara pusat produksi dengan pasar bisa diprioritakan ke depan. "Kita berkeinginan infrastruktur pertanian dapat langsung dibangun di daerah-daerah pedesaan. Bagaimana dana yang difokuskan di pedesaan bisa mengangkat masalah yang sekarang dihadapi petani," katanya.
Ia mencontohkan petani di Lamongan Selatan yang mengeluh kekurangan air karena saluran irigasi yang dangkal, sehingga perlu dikeruk. Menurutnya, pembangunan bendungan dan saluran irigasi yang dilakukan pemerintah saat ini harus diapresiasi.
Akan tetapi, hasil kunjungannya yang hampir mendekati angka 900 kunjungan, 30 persen di wilayah pertanian masih banyak "pekerjaan rumah". "Kita jangan saling menyalahkan. Mari sama-sama kita berfikir subtantif bagaimana lima tahun ke depan infrastruktur yang berkaitan dengan kemaslahatan para petani," kata Sandi.
Sandi menjadi kandidat Cawapres pertama yang menghadiri Diskusi Kebijakan Pertanian Capres dan Cawapres 2019 yang diselenggarakan oleh Himpunan Alumni (HA) IPB. HA IPB juga mengagendakan diskusi tahap kedua dengan Cawapres nomor urut 01 KH Ma'aruf Amin yang sama-sama dijadwalkan bulan Desember ini.
"Diskusi ini bertujuan untuk mendengar visi, misi serta program kebijakan pertanian dari masing-masing pasangan calon, serta menjadi ajang HA IPB untuk menyampaikan gagasan-gagasan pertanian berkelanjutan kepada setiap paslon," kata Sekjen DPP HA IPB Walneg S Jas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika