REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Pakar Ilmu Politik Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah, Dr Irwan Waris mengemukakan ada lima faktor yang dapat mengancam kualitas Pemilu 2019. Lima faktor itu perlu diawasi dan diperhatikan.
Apa saja kelima faktor tersebut. Irwan Waris menyebutkan, pertama bahaya politik uang. Kemudian, adanya PNS/ASN/TNI-Polri yang tidak netral dalam pemilu 2019 mendatang, tidak netralnya media massa, pengguna media sosial dan politik identitas atau suku, agama, ras dan antargolongan (Sara).
"Lima faktor ini harus diawasi," katanya pada sosialisasi peraturan Bawaslu tentang kampanye pemilihan umum tahun 2019, di Palu, Jumat (7/12).
Dia mengatakan lima hal itu sangat mengancam, sehingga harus dicegah agar tidak terjadi. Karena itu, Irwan mengatakan, butuh partisipasi maksimal dari semua elemen masyarakat untuk mengatasi hal tersebut.
Irwan menegaskan bahwa yang menentukan masa depan rakyat lima tahun ke depan itu ialah pemimpin. Karena itu, rakyat tidak boleh salah memilih pemimpin pada pemilu 2019. "Kalau rakyat keliru atau salah memilih, maka masa depannya dipertaruhkan selama lima tahun ke depan," kata Irwan.
Direktur Pusat Studi Pemilu dan Partai Politik Untad Palu itu mengatakan pemilu harus berlangsung dengan benar dan baik. Kesuksesan pemilu, sebut dia, diukur dari kesuksesan penyelenggaraannya, dan terpilihnya pemimpin yang baik.
Jika ada pemilu yang hanya sukses dari sisi penyelenggaraan, namun yang terpilih adalah 'bandit' dia menegaskan, maka pemilu itu dinilai gagal. Ia berharap partai politik, jajaran penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu hingga tingkat desa serta tokoh agama dan masyarakat termasuk media, menjadi ujung tombak untuk memberikan pendidikan politik di masyarakat serta membangun pengawasan, pencegahan terhadap lima faktor itu.
"Sangat diharap dapat menjadi virus, yang dapat menginfeksi orang-orang atau masyarakat lain, agar mengusahakan secara bersama penyelenggara, sehingga terwujud pemilu yang baik, benar, sukses penyelenggaraan dan sukses pemilu," kata Irwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika