Rabu 05 Dec 2018 19:09 WIB

Kemendagri: Pemerintahan Papua Berjalan Normal Pascaserangan

Secara umum pemerintahan di sana berjalan normal, kecuali di Distrik Yali.

Ambulans TNI meninggalkan hanggar helikopter Bandara Mozes Kilangin Timika saat evakuasi jenazah Serda Handoko setibanya di bandara tersebut, Papua, Rabu (5/12/2018).
Foto: Antara/Evarianus Supar
Ambulans TNI meninggalkan hanggar helikopter Bandara Mozes Kilangin Timika saat evakuasi jenazah Serda Handoko setibanya di bandara tersebut, Papua, Rabu (5/12/2018).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri menyatakan pemerintahan di Papua tetap berjalan normal secara umum pascaserangan kelompok kriminal bersenjata di Distrik Yali, Kabupaten Nduga. Kemendagri terus berkomunikasi dengan jajarannya di Papua terkait dengan kondisi di sana.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengatakan komunikasi dilakukan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Soedarmo. "Secara umum pemerintahan di sana berjalan normal, kecuali di Distrik itu. Setelah dikirim aparat keamanan, tidak ada masalah. Dirjen Polpum terus berkoordinasi," kata Bahtiar kepada Antara di Jakarta, Rabu.

Komunikasi antara Kemendagri di Jakarta dan pemerintah daerah setempat juga lancar untuk mengetahui perkembangan situasi dan kondisi di Papua pascaserangan tersebut. "Kami sudah ada jejaring online dengan Kesbangpol provinsi dan kabupaten-kota di sana. Pak Dirjen Polpum 'kan juga mantan Pelaksana Tugas Gubernur Papua, jadi komunikasi lebih lancar dengan pejabat pemerintah di sana," kata Bahtiar.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengutuk keras aksi teror yang menewaskan sedikitnya 31 warga sipil yang sedang bekerja membangun jembatan di Kabupaten Nduga, Papua. "Terhadap aksi yang tidak manusiawi ini, tidak bisa dibiarkan, harus ditindak dengan tegas tanpa kompromi," kata Mendagri di Jakarta, Rabu.

Mendagri juga menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah di Papua untuk bersatu melawan segala bentuk propaganda yang dilakukan KKB tersebut. "Jajaran Pemerintah Provinsi Papua, termasuk pemerintah kabupaten dan kota di Papua dan masyarakat Papua agar bersatu membangun Papua, serta menolak segala bentuk propaganda kelompok bersenjata yang mengganggu pembangunan Papua," katanya.

Kabidhumas Polda Papua Kombes Pol. A.M. Kamal menginformasikan bahwa 31 orang telah meninggal dunia dan satu orang hilang diduga karena dibunuh oleh KKB di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Polisi menduga sebanyak 24 orang dibunuh pada hari pertama dan delapan orang yang berusaha menyelamatkan diri di rumah anggota DPRD.

Tujuh dari delapan orang tersebut dijemput dan dibunuh sementara satu orang belum ditemukan. Kombes Kamal mengatakan para korban adalah pekerja proyek Istaka Karya yang sedang membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak.

Aksi pembunuhan terhadap para korban terjadi pada Ahad (2/12). Peristiwa pembunuhan itu baru diketahui ketika kendaraan yang membawa para pekerja ke lokasi proyek tidak kembali sesuai dengan jadwal. Kepolisian terus berupaya untuk segera menangkap pelaku.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement