REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan mengirimkan 154 TNI/Polri ke wilayah Papua menyusul terjadinya aksi penembakan 31 pekerja pembangunan jalan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyampaikan, pengerahan anggota TNI/Polri tersebut dilakukan untuk memulihkan situasi.

"Kita tidak ingin masyarakat, baik bekerja atau asli, merasa tidak nyaman dan tidak aman. Makanya perlu segera mengembalikan situasi itu," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (5/12).

(Baca: Moeldoko: Pembunuhan 31 Pekerja di Papua Dilakukan OPM)

Ia melanjutkan, pengiriman TNI Polri juga dilakukan untuk mengamankan wilayah yang masih berbahaya serta mengawal proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah di Tanah Papua. Moeldoko pun menegaskan, meskipun terjadi insiden ini, pembangunan di wilayah Papua harus tetap berjalan.

"Pembangunan tetap berjalan untuk itu perlu dikawal terhadap daerah-daerah yang ternyata tidak aman maka perusahaan-perusahaan atau BUMN yang sedang bekerja harus perlu pengawalan TNI Polri, agar pembangunan tetap berjalan baik," jelas Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu mengatakan, 31 pekerja dari perusahaan milik BUMN PT Istaka Karya itu tengah membangun jalan sekitar 278 km untuk membuka keterisolasian dan ketertinggalan daerah Wamena hingga Agats.

Upaya ini dilakukan untuk membuka akses jalan sehingga menurunkan harga barang komoditas di daerah setempat serta memperlancar komunikasi.

Sebelumnya diberitakan terjadinya pembunuhan terhadap 31 pekerja pembangunan jalan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga pada Ahad (2/12). Pembunuhan tersebut diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata dan menyebabkan 31 pekerja dari perusahaan milik BUMN PT Istaka Karya tewas.

Hingga saat ini, jenazah para korban tersebut belum dapat diambil lantaran lokasinya yang terisolasi dan jauh dari ibukota.

Ikuti Whatsapp Channel Republika