Komisi I DPR Minta Dubes Saudi Jelaskan Soal Reuni 212

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Tanjung berharap masalah cuitan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osamah Muhammad Al Shuaibi dapat diselesaikan dengan baik. Ia mengingatkan, jangan sampai persoalan tersebut menyeret masalah baru bagi Indonesia yakni penyelenggaraa ibadah haji dan umrah.

Menurutnya, memang cuitan Dubes Arab tersebut tidak sepatutnya dilakukan karena telah mencampuri urusan politik dalam negeri Indonesia. "Kalau menyampuri urusan politik dalam negeri memang tidak boleh. Tapi kita kan lihat juga Saudi itu negara besar dan punya kita juga banyak kepentingan. Kita nanti marah sama Saudi nanti kita disusah haji, umrah," ujar Asril di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12).

Menurutnya, sebaiknya Pemerintah meminta Dubes Saudi tersebut untuk menjelaskan maksud dari cuitannya tersebut di twitter. Baru setelah itu diputuskan langkah selanjutnya kepada Dubes Saudi tersebut.

"Tetapi tepat kalau memang itu dianggap pelanggaran. Mereka harus jelaskan apa sudah tentu salah. Jangan belum-belum kita sudah menuduh melanggar ini. Kalau saya ya harus ditanya dulu sama yang bersangkutan," ungkap Asril.

Politikus Partai Gerindra itu juga meminta agar masyarakat tidak terburu-buru mendesak Dubes Saudi tersebut dipulangkan ke negaranya, sebelum ada penjelasan resmi dari pihak Kedubes.

"Kan harus dikaji secara mendalam. Boro-boro suruh pulang, kalau disuruh pulang, kita disana gimana, kalau sudah jelas salah oke, mereka harus merehab itu, tidak boleh campuri urusan negara orang, kita kan tidak pernah campuri urusan politik Malaysi atau Saudi," ujarnya.

Sebelumnya, melalui Twitter, Osamah yang menyebut kegiatan Reuni 212 sebagai kegiatan bela tauhid akibat pembakaran bendera oleh ormas menyimpang. Cuitan itu pun menilai respon Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj menyayangkan pernyataan Dubes Saudi tersebut. Pandangan PBNU, Osamah telah melakukan pelanggaran keras diplomatik, yakni mencampuri urusan politik suatu negara di luar kewenangannya. Hal ini, menurutnya, jelas mengganggu hubungan diplomatik RI-Saudi Arabia.

"Atas dasar ini kami menyampaikan protes keras," kata Said Agil dalam pernyataan tertulisnya, Senin (3/12).

Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zain menyebut secara substansi terdapat dua hal yang diprotes PBNU atas cuitan Twitter Osamah yang menyebut Reuni 212 sebagai kegiatan bela tauhid akibat pembakaran bendera oleh ormas menyimpang. Helmy menyatakan substansi pertama protes terhadap Dubes Saudi itu adalah Osamah menyederhanakan Reuni 212 yang intinya silaturahim sebagai bela tauhid. "Ini salah kaprah," ujarnya.

Substansi kedua, dia menyebutkan dalam cicitan terdapat menyimpang yang memotori pembakaran bendera. Sementara pembakaran dilakukan oleh anggota GP Ansor sebagai struktur sayap NU.

Pembakaran itu dilakukan di luar prosedur dan terhadap pelaku telah dilakukan pembinaan. Keluarga besar NU, lanjutnya, juga menyesalkan aksi pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia dengan tertera kalimat tauhid.

Karena itu, atas nama PBNU, Helmy mendesak kepada Pemerintah RI untuk menyampaikan nota kepada Pemerintah Saudi. Nota keberatan dengan memberi sanksi Dubes Osamah, memulangkannya ke Saudi.

"Ini sebagai bagian dari sanksi atas tindakannya yang gegabah dengan mencampuri urusan politik Negara Indonesia," tegas Helmy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika