REPUBLIKA.CO.ID, BUENOS AIRES -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla bertemu dengan warga Indonesia yang tinggal di Buenoa Aires, Argentina. Pertemuan ini dilakukan usai mengikuti rangkaian kegiatan G20 Summit 2018.
Adapun pertemuan dengan warga negara Indonesia tersebut berlangsung di Wisma Duta Besar RI untuk Argentina yang berada di jantung kota. Jusuf Kalla hadir ditemani istri, Ibu Mufidah Jusuf Kalla.
Dalam pertemuan tersebut, Jusuf Kalla menyampaikan dua hal utama yakni perkembangan ekonomi di Indonesia dan pemilu yang akan dihelat April 2019. Wakil presiden mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini memang bukan pada posisi terbaiknya akibat perang dagang.
Harga-harga komoditas Indonesia saat ini menurun diakibatkan lemahnya ekonomi dan perang dagang tersebut. Namun, saat ini pertumbuhan Indonesia masih moderat dan masih lebih baik pertumbuhannya ketimbang beberapa negara di kawasan.
“Kita masih bisa bertahan tumbuh di atas lima persen. Itu berarti suatu pertumbuhan yang moderat dibanding dengan negara lain karena di dunia ini (ekonominya) cenderung menurun,” ujar Jusuf Kalla dalam siaran pers, Senin (3/12).
Jusuf Kalla mengapresiasi warga Indonesia yang telah bekerja keras di luar negeri termasuk Argentina. Sebab itu menunjukkan kemandirian warga dalam mendorong kemajuan ekonomi di Indonesia.
“Jadi (saya memandang) luar biasa pengorbanannya,” kata Jusuf Kalla.
Di sisi lain, Jusuf Kalla mengingatkan bahwa Indonesia akan melangsungkan pemilu pada 2019. Jusuf Kalla mendorong warga Indonesia di Argentina untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih pemimpin terbaik baik bangsa Indonesia.
“Termasuk Anda punya hak (saja). Mau datang boleh, tidak datang boleh. Tapi saya harapkan anda datang untuk memilih pemimpin yang diharapkan,” ujar Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla kembali mengatakan, pemilu kali ini adalah yang paling rumit di dunia karena banyaknya jenis pemilihan yang akan dilakukan dalam satu waktu sekaligus. “Pemilu kali ini adalah pemilu paling rumit, karena terdapat lima pemilihan sekaligus mulai dari pemilihan dprd kota/kabupaten hingga pemilu presiden," ujarnya.