Ahad 02 Dec 2018 03:07 WIB

Agung Laksono: Sudahi Perdebatan Soeharto Guru Korupsi

Semua pihak harus menghormati dan meneladani setiap pemimpin negeri ini

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Esthi Maharani
Agung Laksono
Foto: JAK TV
Agung Laksono

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Kedua RI Soeharto kembali ramai diperbincangkan publik usai Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebut bahwa Soeharto merupakan guru korupsi. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar  Agung Laksono mengimbau agar semua pihak menahan diri dan tidak memperpanjang polemik terkait pernyataan tersebut.

“Saya kira sudahi saja perdebatan soal itu. Tidak elok, kita mengungkit-ungkit salah satu pemimpin di republik ini, apalagi yang bersangkutan sudah wafat untuk dijadikan sebuah perdebatan. Kita harus menjaga kerukunan sosial di tengah masyarakat, apalagi ini sudah masuk dalam tahun politik,” kata Agung Laksono dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Sabtu, (1/12).

Menurut Agung Laksono semua pihak harus menghormati dan meneladani setiap pemimpin negeri ini. Dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Gusdur, Presiden Megawati, Presiden SBY sampai Presiden Joko Widodo sekarang.

“Setiap pemerintahan pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Namun yang pasti, mereka-mereka itu (para Presiden RI-red) merupakan figur pemimpin yang memiliki visi besar dan berpikir panjang dalam hal pembangunan untuk rakyat Indonesia,” kata Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-KH Ma`ruf Amin tersebut.

Untuk itu, Agung Laksonoberharap legacy positif yang ditanamkan para pemimpin-pemimpin bangsa itu harus tetap dilanjutkan. Menurutnya tidak ada salahnya, program-program para presiden terdahulu republik ini yang banyak dirasakan oleh rakyat dan bisa terus dilanjutkan untuk menjawab tantangan zaman.

Sementara itu terkait penyelenggaraan Pemilu 2019, pihaknya meminta semua elemen masyarakat menyukseskan Pemilu 2019 yang aman, lancar dan damai sebagai ikhtiar untuk membangun bangsa Indonesia menjadi lebih sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

"Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan bahwa dalam setiap kampanye, kita harus tetap menjaga kerukunan, persaudaraan sosial, kerukunan masyarakat. Karena kerukunan dan persaudaraan merupakan kekuatan nasional kita,” ungkap pria yang juga Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 itu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement