Sabtu 01 Dec 2018 15:33 WIB

Pemulung Bisa Ikut Serta Program JKK-BPJS

Selama aktivitas sebagai pekerja mencari nafkah, siapapun berhak ikut BPJS.

Pemulung mengais sampah di tempat pembuangan akhir (TPA)
Foto: Antara/R. Rekotomo
Pemulung mengais sampah di tempat pembuangan akhir (TPA)

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Deputi Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Provinsi Banten, Teguh Purwanto, mengatakan para pemulung yang memungut sampah di Tempat Pemungutan Sampah (TPS) bisa diikutsertakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK).

"Pemulung itu kan juga menjalankan aktivitas sebagai pekerja mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya, sehingga berhak ia diikutsertakan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan," kata Teguh, Sabtu (1/12).

Mekanisme mengikutsertakan pemulung dalam program BPJS Ketenagakerjaan, bisa secara individu dan bisa juga bila ada yang mau mensponsorinya. Namun, sampai saat ini belum ada pemulung yang ikut program BPJS.

"Apapun profesinya sepanjang untuk mencari nafkah tujuannya positif, maka mereka berhak diikutsertakan program BPJS, kecuali yang negatif seperti pengedar narkoba atau menjual minuman keras, atau pelacur, jelas tidak bisa diikutsertakan," katanya.

Wilayah Banten merupakan daerah yang menduduki porsi nomor empat terbesar dalam jumlah peserta. Tiga daerah di atasnya adalah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.

"Tahun depan kami menargetkan bisa menduduki posisi nomor tiga," kata Teguh.

Jumlah perusahaan yang ikut serta ditargetkan sebesar 19.882 unit. Sampai November 2018, jumlah perusahaan yang sudah ikut serta kepesertaan sudah mencapai 22.074 unit. 

Sementara jumlah tenaga kerja yang ditargetkan sebanyak 1.292.692 pekerja. Sampai November, jumlahnya sudah mendekati target, yaitu 1.241.036 pekerja.

"Sisa satu bulan ini Insya Allah bisa memenuhi target," kata Teguh.

Iuran yang diterima dengan target Rp 4,385 triliun sudah terealisasi Rp 4,373 triliun rupiah. Di akhir tahun diharapkan terpenuhi target. Pada tahun depan, iuran diharapkan bisa tembus Rp 5 triliun.

Upaya agar tercapai target, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi baik di tingkat desa maupun kelurahan dengan menjalin hubungan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Sektor informal seperti usaha kecil dan menengah akan mencapai target utama untuk dirangkul pada tahun mendatang, mengingat potensinya cukup besar untuk diajak menjadi peserta.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement