Sampah Daur Ulang tak Sebanding dengan yang Beredar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu sampah plastik masih menjadi sorotan. Extended Producer Responsibility (EPR) dinilai menjadi salah satu solusi taktis permasalahan sampah plastik.

Namun, persoalan EPR ini masih mandek meskipun sudah dipantik sejak 2013 silam. Pihak produsen menyebut, belum ada komunikasi lanjut dengan pemerintah terkait hal ini.

Director Sustainable Development Danone Indonesia, Karyanto Wibowo membenarkan bahwa pihaknya belum diajak semeja bersama dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) RI terkait EPR ini. "Komunikasi secara formal masih belum dilakukan tetapi kami berharap bisa dilibatkan dalam diskusi terkait dengan EPR," kata dia kepada Republika.co.id, Rabu (28/11).

Karyanto sepakat bahwa penanganan sampah membutuhkan kontribusi dari seluruh pihak, baik produsen ataupun pemerintah yang bertanggungjawab mengeluarkan kebijakan. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi perlu senantiasa dilakukan bersama seluruh pihak agar terintegrasi dalam menyelesaikan masalah sampah di Indonesia.

Karyanto mengklaim, pihaknya telah memulai untuk bertanggung jawab terhadap sampah plastik sejak 1993. "Pada saat itu, kami meluncurkan program untuk mengumpulkan sampah botol plastik dari konsumen dengan cara membelinya kembali," kata dia.

Botol-botol yang sudah dikumpulkan, kemudian didaur ulang. Ini kemudian memelopori industri daur ulang di Indonesia.

Setelah 25 tahun program itu berjalan, Karyanto menyebut bahwa setiap tahunnya sekitar 12 ribu ton botol plastik telah didaur ulang menjadi benda-benda seperti perabotan dan pakaian. Jika dijumlah, maka sudah 300 ribu ton sampah yang telah didaur ulang selama seperempat abad.

Monster plastik

Di sisi lain, Jambeck (2015) dalam penelitiannya yang berjudul 'Plastic Waste Inputs from Land into The Ocean', mencatat bahwa Indonesia menjadi donatur sampah sebanyak 3,22 juta metrik ton (millions of metric tons/MMT) sampah plastik. Data lain dari Badan Pusat Statistik menyebutkan, Indonesia memproduksi rata-rata sampah sebanyak 64 juta ton per tahun dengan total 3,2 juta ton sampah plastik yang mengalir ke laut.

Sementara itu, mulai 1 Januari mendatang, pemerintah Malaysia melarang penggunaan sedotan plastik di wilayah Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Sebelumnya pemerintah Malaysia juga sudah melarang penggunaan kantong plastik dan tempat makan berbahan polystyrene pada September 2017.

Sebelumnya, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) RI, Novrizal Tahar menyampaikan, pihaknya sudah membagi sampah kemasan sekali pakai menjadi enam jenis. Keenam jenis itu adalah kantong plastik, sedotan plastik, botol dan gelas plastik, styrofoam, saset dan pouch (plastik fleksibel), serta Microbead.

"Untuk single use plastic jenis kantong plastik, sedotan plastik, Styrofoam dan Microbead konsepnya kami dorong dengan pembatasan (pemakaian)," kata dia kepada pada Ahad (25/11).

Sedangkan jenis sampah botol dan gelas plastik, Novrizal mengatakan bahwa pendekatan tentang pengendalian sampah dengan pola ekonomi sirkular dengan rate recycling mencapai seratus persen. Sementara, untuk sampah jenis saset dan pouch, hingga saat ini pemerintah mengunakan pola EPR (Extended Produser Responsibility). Meski demikian, peraturan EPR itu belum juga rampung meski sudah bertahun-tahun diangkat dalam diskusi.

Sampai sekarang, KLHK masih menyiapkan peraturan menteri tentang Roadmap Pengurangan Sampah oleh Produsen. "Harapannya (peraturan EPR selesai) secepatnya, tapi ini masih berproses diskusinya. Diharapkan Roadmap (EPR) selesai tahun ini" katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika