Selasa 27 Nov 2018 03:00 WIB

Pemda Diminta Perluas Akses Jamban

Di Sumbar, baru tiga kabupaten yang punya akses sanitasi layak.

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Muhammad Hafil
Toilet bersih dan nyaman tidak harus mewah
Foto: furniturekue.com
Toilet bersih dan nyaman tidak harus mewah

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah daerah diminta memperbanyak pembangunan jamban dan fasilitasi sanitasi sehat. Hal ini menyusul masih banyaknya masyarakat di daerah yang belum menjalankan hidup sehat, termasuk dengan melakukan buang air besar (BAB) sembarangan. Kondisi ini bisa dibaca dari skor akses sanitasi layak masyarakat kebanyakan belum menyentuh 90 persen.

Di Sumatra Barat misalnya, baru tiga kabupaten yang memiliki akses sanitasi layak di atas 90 persen yakni Kota Solok dengan 99,48 persen, Kota Bukittinggi dengan 96,26 persen, dan Kota Padang dengan 92,43 persen. Kabupaten Kepulauan Mentawai mencatatkan skor akses sanitasi layak terendah di Sumbar dengan angka 48,68 persen.

Keprihatinan terhadap rendahnya akses sanitasi layak bisa dilihat di Kota Padang, ibu kota Sumbar sekaligus kota terbesar di pesisir barat Pulau Sumatra. Di kota ini, ternyata masih banyak warga yang melakukan praktik BAB di sungai, bahkan masyarakat mengenal istilah 'asoy tabang', praktik BAB dengan memanfaatkan kantong plastik. Plastik yang berisi kotoran manusia biasanya dilempar ke tengah sungai oleh warga yang tak memiliki akses jamban.

Kepala Puskesmas Pemancungan Kota Padang, dr Sari, menyebut hanya sekitar 30 persen warga di kelurahan setempat yang memiliki sanitasi layak. Berdasarkan survei yang pernah dilakukan awal 2018, tak sampai 150 rumah dari total 300 rumah di kawasan Air Manis yang memiliki jamban sehat. Warga yang tak memiliki jamban, melakukan BAB di sungai atau dengan praktik yang tadi disebut 'asoy tabang'.

"Kami menyiasatinya dengan melakukan arisan Rp 2 ribu per keluarga per hari. Kalau sudah terkumpul Rp 600 ribu, dibangun jamban," kata Sari, Senin (26/11).

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Kirana Pritasari, mengungkapkan rasio akses sanitasi nasional per November 2018 mencapai 77 persen. Rinciannya, sebanyak 16.500 desa di Indonesia sudah berstatus Open Defecation Free (ODF). Semakin tinggi nilai ODF, semakin sehat pula komunitas masyarakat menjalankan praktik BAB. Khusus di Sumatra Barat, akses sanitasi sehat menyentuh 74,4 persen, dengan jumlah desa ODF 109 desa.

"Tingkat nasional baru 1 provinsi yang bisa capai 100 persen ODF DIY. Dan sebentar lagi Solok (kota) deklerasikan 100 persen ODF," kata Kirana.

Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno secara khusus meminta seluruh pimpinan daerah di 19 kabupaten/kota untuk memperbanyak program pembangunan jamban dan fasilitas sanitasi sehat. Ia mengingatkan satu hal, bahwa praktik BAB di sungai tak bisa lepas dari faktor budaya dan kebiasaan. Artinya sosialisasi terkait BAB sehat harus dilakukan secara berkelanjutan karena berurusan dengan perubahan budaya.

"BAB di sungai itu sebuah budaya. Dia lupa dampaknya nanti sekian tahun ke depan. Saya minta Pemda anggarkan program sanitasi sehat, karena ini tanggung jawab kita. Sanitasi ini juga berimbas pada kualitas SDM kita ke depan," kata Irwan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement