Senin 26 Nov 2018 15:10 WIB

Pilihan Pemuda Muhammadiyah, JK: Boleh Beda dengan Dahnil

Muhammadiyah sebagai organisasi induk memberikan kebebasan dalam sikap politik.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Nashih Nashrullah
Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla.
Foto: Edi Yusuf/Republika
Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengimbau kepada seluruh kader dan anggota Pemuda Muhammadiyah agar memiliki pilihan dan sikap dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Seperti diketahui Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak secara terbuka mendukung pasangan calon presiden nomor urut 02, yakni Prabowo-Sandi.

"Jadi walaupun saudara Dahnil itu di pihak nomor dua. Tapi tidak berarti Pemuda Muhammadiyah harus semua ikut kebijakan politik Muhammadiyah tertentu," ujar Jusuf Kalla dalam pidatonya ketika membuka Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (26/11).

Jusuf Kalla meyakini, Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai induk organisasi telah memberikan kebebasan kepada para anggota dan kadernya untuk memilih calon presiden dan wakil presiden yang terbaik. 

Bahkan, hal tersebut juga telah diserukan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang notabene lebih tinggi kedudukannya dalam struktur organisasi. "Tentu lebih tinggi ketua umum PP Muhammadiyah itu, bahwa Muhammadiyah itu memberikan kesempatan rakyatnya untuk memilih apa yang terbaik," kata Jusuf Kalla.

Menurut Jusuf Kalla, perbedaan politik dalam sebuah organisasi merupakan hal yang wajar. Sebab, ini merupakan cerminan dari demokrasi. 

Sebagai Wakil Presiden, Jusuf Kalla menghargai pandangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memberikan kesempatan bagi anggota dan kadernya untuk memilih yang terbaik dalam Pilpres 2019. 

Jusuf Kalla menekankan, pilihan terbaik bukan berarti memilih yang paling keras dan hebat kampanyenya. Namun, memilih yang dapat membuktikan janji kampanyenya. 

"Tentu saya menghargai pandangan Muhammadiyah pilihlah yang terbaik, bukan memilih siapa yang paling keras atau siapa yang paling hebat kampanyenya. Tapi siapa yang terbaik yang membuktikanya," ujar Jusuf Kalla. 

Jusuf Kalla mengatakan, demokrasi bukan sekadar angka-angka melainkan demokrasi adalah cara untuk mencapai kemajuan bangsa. Demorasi juga menjadi bagian dari hak politik masyarakat. 

Jusuf Kalla mengimbau agar perbedaan politik tersebut tidak menimbulkan perpecahan bangsa. Dia berharap para generasi muda dapat menggunakan hak politiknya, terutama saat pencoblosan pada Pemilu 2019. Sebab, hak politik tersebut merupakan bagian dari kemajuan bangsa. 

"Karena dengan menggunakan hak itu juga adalah suatu hak demkrasi kita semua untuk memajukan semuanya," kata Jusuf Kalla.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement