REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Persentase penderita stunting di Kabupaten Indramayu masih mencapai 29,9 persen. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu pun menargetkan bebas stunting (kekerdilan) pada 2023 mendatang.
"Persentase penderita stunting di Kabupaten Indramayu yang mencapai 29,9 persen itu berada di posisi sedang," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Deden Bonni Koswara, akhir pekan kemarin.
Meski dalam porsi sedang, jumlah itu harus diturunkan secara signifikan. Untuk itu, pihaknya terus mengkampanyekan pencegahan stunting itu secara terus menerus kepada masyarakat.
Stunting merupakan kondisi gangguan pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Kondisi itu disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang lama.
Kekurangan gizi dalam waktu lama itu terjadi sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak (1.000 hari pertama kelahiran). Selain rendahnya asupan makanan yang bergizi dan beragam, faktor ibu dan pola asuh yang kuang baik juga menjadi penyebab anak menjadi stunting.
Pemkab Indramayu pun menargetkan Kabupaten Indramayu bebas stunting pada 2023 mendatang. Diharapkan, pada tahun tersebut, tidak ada lagi anak-anak Indramayu yang menderita stunting.
Wakil Bupati Indramayu, Supendi, meminta agar target Indramayu bebas stunting dilakukan secara jelas dan terukur. Bahkan, harus dibentuk satgas supaya lebih cepat dalam penanganannya.
"Kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu juga harus menjadi perhatian serius agar masyarakat bisa terlayani secara maksimal," tegas Supendi.
Supendi mengungkapkan, kepuasan masyarakat tergantung dari pelayanan yang diberikan oleh jajaran Dinas Kesehatan. Untuk itu, ASN yang diberikan kepercayaan di bidang tersebut harus bisa mengemban amanah dan bertekad untuk mengatasi permasalahan kesehatan secara maksimal.
Supendi menambahkan, dari 49 puskesmas yang ada di Kabupaten Indramayu, pihaknya secara bertahap akan melakukan peningkatan status menjadi puskesmas dengan rawat inap. Hal itu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.
Baca juga, Sukabumi Cegah Stunting dengan Ketahanan Pangan dan B2SA
Ikuti Whatsapp Channel Republika