REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Jawa Tengah, Farhani, menyatakan terjadi peningkatan drastis di sektor pendidikan madrasah. Masyarakatnya mulai menunjukkan ketertarikan untuk menyekolahkan anak-anaknya di madrasah.
"Banyak masyarakat yang menginginkan putra dan putrinya bersekolah di madrasah. Tapi, karena keterbatasan ruang, maka dengan keterpaksaan banyak yang ditolak, dan itu sudah terjadi selama empat tahun terakhir," ucap Farhani dalam keterangan yang didapat Republika.co.id, Jumat (23/11).
Ia menyebut setiap tahun jumlah siswa didik yang tidak bisa diterima di madrasah mencapai 600 siswa. Madrasah menurut dia saat ini digandrungi masyarakat. "Ada masyarakat yang mengatakan, Pak, kok mau sekolah di madrasah tidak bisa? Ini membawa keprihatinan kita dan untuk itulah kita membangun sinergitas dengan pemerintah daerah," ucap Farhani di hadapan Komisi VIII DPR RI saat melakukan kunjungan kerja Spesifik di MAN I Magelang.
Kehadiran Komisi VIII ini untuk meninjau program peningkatan pelayanan fungsi agama. Turut hadir pada acara tersebut Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang, Iskan Qolba Lubis dan anggota Komisi VIII DPR RI. Pun tampak hadir Bupati Kabupaten Magelang Zaenal Arifin, Direktur Penerangan Agama Islam Juraidi dan Kasubdit Sarpras Direktorat KSKK Madrasah Abdullah Alkholis.
Farhani menambahkan, di Provinsi Jawa Tengah, madrasah tumbuh subur, baik negeri dan swasta. Sampai saat ini, total ada 6.256 madrasah di Jateng mulai tingkat Aliyah, Tsanawiyah, sampai Ibtidaiyah. "Jateng punya 17.885 guru ASN, 76.890 guru swasta, 223.000 siswa madrasah negeri, dan 1.392.000 siswa madrasah swasta," ujar Farhani.
Farhani mengapresiasi Bupati Kabupaten Magelang yang peduli dengan pendidikan agama dan madrasah. Ia menyebut bupati telah menganggarkan dana dari APBD untuk membantu madrasah. Pada hakekatnya pemerintah itu satu, ingin mensejahterakan masyarakat.
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengingatkan pemerintah untuk tidak membiarkan madrasah bergerak tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai. "Pak Bupati, negara kita memang belum punya anggaran. Kementerian Agama tidak mencukupi. Karena itu kami turut bermohon kalau bisa tanah di MAN 1 Magelang dapat dihibahkan ke Kementerian Agama. Hal ini insya Allah untuk membangun boarding school," ujarnya.
"Boarding School ini ada kegiatan membaca kitab kuning. Kitab kuning ini adalah khazanah keislaman kita yang tidak boleh dipisahkan," lanjut Marwan Dasopang. Marwan menilai penguatan pembelajaran kitab kuning di madrasah penting agar pemahaman keagamaan siswa semakin dalam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
