REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR  - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto menyoroti maraknya penggunaan data-data statistik akhir-akhir ini yang dinilai sebagai hal yang wajar di tahun politik. Meski begitu, ia memastikan BPS tetap independen.

"Pada tahun politik ini wajar bila ada yang menggunakan data untuk kepentingan sendiri, tetapi BPS tetap independen," kata Kecuk Suhariyanto seusai Workshop Peningkatan Wawasan Statistik Kepada Media yang digelar di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/11).

Dia mencontohkan mengenai data populasi yang berada di bawah garis kemiskinan per Maret 2018, yaitu sebesar 9,82 persen atau berada di bawah dua digit. Data tersebut digunakan sejumlah pihak yang membandingkannya dengan indikator garis kemiskinan versi Bank Dunia.

Data mentah yang digunakan BPS dan Bank Dunia adalah sama, tetapi perbedaannya terletak di dalam ketetapan batasan garis kemiskinannya. Kepala BPS juga menuturkan bahwa data Bank Dunia biasanya digunakan sebagai komparasi atau perbandingan antarnegara.

Di dalam workshop bertajuk "Memahami Data Strategis BPS" itu, Suhariyanto menyatakan bahwa sebenarnya penurunan pada data kemiskinan per Maret 2018 sebenarnya setara atau tidak terlalu cemerlang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Data-data BPS juga menyingkapkan sejumlah hal yang sebenarnya perlu diperhatikan sebagai pekerjaan rumah bagi pemerintah, seperti disparitas antara desa dan kota masih lebar, serta harga beras tetap stabil tetapi cenderung naik.

BPS juga menunjukkan bahwa hingga sejauh ini pada tahun 2018, sudah tujuh kali RI mengalami defisit di dalam neraca perdagangan, yang juga menjadi perhatian banyak pihak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika