REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan telah menerima daftar masjid yang terpapar radikalisme dari Badan Intelijen Nasional (BIN). Adapun Jusuf Kalla telah berbicara dengan Kepala BIN Budi Gunawan terkait radikalisme di masjid tersebut.
"Saya sudah bicara dengan Kepala BIN Budi Gunawan tentang hal ini, dan saya diberikan daftarnya," ujar Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jumat (23/11).
Jusuf Kalla menjelaskan, dari daftar tersebut terdapat masjid yang terpapar radikalisme kategori ringan, menengah, dan berat. Kategori-kategori ini diukur dari penceramah di setiap masjid. Adapun masjid-masjid yang disurvey sebagian besar adalah masjid yang dibangun pemerintah.
"Jadi diukur dari penceramah, Memang yang menarik karena surveinya ke masjid-masjid yang dibangun pemerintah," kata Jusuf Kalla.
(Baca: Mengapa Survei Masjid pada 2017 Diungkap Lagi oleh BIN?)
Jusuf Kalla menambahkan, masjid-masjid dibangun di perkantoran untuk memfasilitasi ibadah para pegawainya setiap hari kerja. Apalagi, setiap hari Jumat umat muslim laki-laki wajib menunaikan ibadah Shalat Jumat.
"Karena hari Jumat hari ibadah, kita kerja, kalau tidak ada masjid dimana orang ibadah saat masih kerja," ujar Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla selaku Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) akan mengumpulkan masjid-masjid yang dianggap terpapar radikalisme tersebut.
Sebelumnya, Juru Bicara Kepala BIN Wawan Hari Purwanto sebelumnya mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) NU bahwa ada 50 penceramah di 41 masjid lingkungan pemerintah terpapar radikal. Hasil survei yang dilakukan oleh P3M NU sebagai peringatan dini dan ditindaklanjuti dengan pendalaman serta penelitian lanjutan oleh BIN.
"Masjidnya tidak radikal, tapi ada penceramahnya di masjid di lingkungan pemerintah semua di Jakarta," kata Wawan di Jakarta Selasa (20/11).
BIN memberikan peringatan dini atau early warning dalam rangka meningkatkan kewaspadaan, tetap menjaga sikap toleran dan menghargai kebhinekaan. Survei mengungkapkan, sedikitnya 41 dari 100 masjid milik kantor pemerintah terindikasi radikal yang disebarkan melalui setiap ceramahnya. Dari 41 masjid tersebut, 17 di antaranya masuk dalam kategori radikal tinggi, 17 lainnya radikal sedang dan tujuh masjid berkategori radikal rendah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
