REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Rum mengatakan, keberadaan hunian sementara (huntara) menjadi solusi sementara bagi warga terdampak gempa. Hal ini tak lepas dari masih berprosesnya pembangunan hunian tetap (huntap) dari pemerintah pusat.

"Huntara dari pemerintah pusat memang tidak ada, yang jelas dari APBN tidak ada," ujar Rum di Mataram, NTB, Kamis (22/11).

Selain itu, masuknya musim hujan juga menjadi alasan penting untuk adanya huntara agar masyarakat bisa tinggal dengan nyaman tanpa khawatir kehujanan atau tergenang air. "Ibu Wagub (Wakil Gubernur) juga sudah mengarahkan untuk memastikan huntara dibangun," lanjutnya.

Sejauh ini, kata Rum, sudah terbangun sekira 40 ribu huntara dari total sekira 70 huntara yang dibutuhkan. Rum menjelaskan, pemerintah pusat tidak mengalokasikan pembangunan huntara dari APBN. Pemprov NTB mendorong sejumlah lembaga kemanusiaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan huntara.

Rum menyambut positif upaya Pemkab Lombok Timur dan Pemkab Sumbawa yang menggunakan APBD untuk pembangunan huntara bagi warga terdampak gempa di wilayah masing-masing. Rum tidak menampik jika masih cukup banyak warga terdampak gempa yang tinggal di tenda pengungsian.

"Ada beberapa ide terkait dengan tenda pengungsi, saat hujan perlu ada gotong royong warga dibantu TNI, Polri untuk membangun drainase sekitar tenda sehingga ketika hujan tidak terkena tendanya," kata dia menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika