REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni meminta Amien Rais tak mencampuri urusan internal PP Muhammadiyah. Ia menyarankan Amien yang mantan Ketum PP Muhammadiyah fokus mengurus PAN saja.
Raja menyayangkan pernyataan Amien Rais yang mau menjewer keras Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nasir karena membebaskan warga Muhammadiyah menentukan pilihan dalam Pilpres. Menurutnya, Sikap Amien mengubur semangat independensi Muhammadiyah.
"Pak Amin fokus mengurus PAN dan kandidatnya Prabowo-Sandi saja. Muhammadiyah biar diurus oleh Pak Haedar dan pengurus PP Muhammadiyah yang lain," katanya dalam keterangan resmi pada Republika, Rabu (21/11).
Ia mengimbau Amin dapat mencontoh mantan ketua umum PP Muhammadiyah lain seperti Buya Syafii Maarif dan Din Syamsuddin. Sikap keduanya dianggap terpuji bagi Muhammadiyah.
"Usai tidak menjadi pengurus Muhammadiyah, keduanya tidak ada keinginan untuk 'cawe-cawe' urusan Muhammadiyah," ujarnya.
Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf itu memandang sikap Amin sebagai bentuk kepanikan kubu Prabowo-Sandi. Ia meyakini elektabilitas Prabowo-Sandi tak kunjung naik.
"Pernyataan Pak Amien tersebut sepertinya memperlihatkan kepanikannya melihat prabowo-sandi yang diusungnya tak kunjung naik elektabilitas mereka," ucap mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu.
Baca juga: IMM: Permintaan Amien Rais tak Sesuai Khittah Muhammadiyah
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menilai, pernyataan yang dikeluarkan oleh Pak Amien bertentangan dengan semangat khittah yang sudah dipernah digagas dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 1971 di Makasar. Dalam muktamar itu, jelas ditegaskan jika Muhammadiyah tidak terikat dengan partai politik apapun, dan menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik.
"Sepemahaman kami, di dalam khittah Muhammadiyah, tidak ada anjuran Muhammadiyah harus melakukan penyeragaman pilihan politik dalam perhelatan Pilpres," ujar Ketua umum DPP IMM Najih Prastiyo dalam keterangan yang diterima Republika.co.id, Rabu (21/11).
Khittah tersebut dipertegas dengan penetapan pada tanwir Muhammadiyah pada tahun 2002 di Denpasar Bali yang secara prinsip menegaskan Muhammadiyah berbeda dengan partai politik. Selain itu di Khittah Denpasar juga ditegaskan kalau ada hal-hal yang genting, Muhammadiyah menjalankan peran sabagai interest group, kelompok kepentingan, atau menyampaikan opini, atau mendesakkan sikap Muhammadiyah.
"Sesuai dengan Khittah, kami tidak dukung mendukung pasangan calon," katanya.
Menurutnya, jika sampai fatwa dikeluarkan, dikhawatirkan Muhammadiyah akan terseret ke dalam pusaran politik praktis yang kontraproduktif bagi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. "Bila dukung-mendukung dilakukan lalu apa bedanya Muhammadiyah dengan tim sukses ataupun parpol pendukung calon presiden," jelasnya.
Sekjend DPP IMM Robby R Karman menegaskan Muhammadiyah adalah rumah bersama bagi seluruh elemen bangsa. DPP IMM mendukung sikap Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir yang menjaga netralitas Muhammadiyah dan tetap berada di tengah sebagai ummatan wasathon.
"Yaitu dengan tidak memberi dukungan kepada salah satu capres. Siapa pun yang akan terpilih menjadi presiden, kami yakin Muhammadiyah tetap akan menjadi mitra kritis pemerintah," kata Robby
Baca juga: Amien Rais Minta Muhammadiyah Bersikap pada Pilpres 2019
Sebelumnya, penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amien Rais meminta PP Muhammadiyah bersikap pada Pemilihan Presiden 2019. Bahkan, Amien mengaku akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir jika lembaganya tak bersikap.
"Di tahun politik, tidak boleh seorang Haedar Nasir memilih menyerahkan ke kader untuk menentukan sikapnya di Pilpres. Kalau sampai seperti itu akan saya jewer," ujarnya di sela Tabligh Akbar dan Resepsi Milad ke-106 Masehi Muhammadiyah di Islamic Center Surabaya, Selasa (20/11).
Menurut dia, bukan merupakan fatwa jika pimpinan menyerahkan sendiri-sendiri ke kader terhadap siapa suaranya akan diberikan. Karena itu, dibutuhkan ketegasan demi terwujudnya pemimpin yang sesuai harapan.
PP Muhammadiyah, kata dia, tidak boleh diam saja atau tidak jelas sikapnya untuk menentukan pemimpin bangsa ini di periode 2019-2024. "Sekali lagi, kalau sampai itu dilakukan maka akan saya jewer. Pemilihan Presiden ini menentukan satu kursi dan jangan sampai bilang terserah," kata Ketua MPR RI periode 1999-2004 tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika