REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amien Rais meminta PP Muhammadiyah bersikap pada Pemilihan Presiden 2019. Bahkan, Amien mengaku akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir jika lembaganya tak bersikap.
"Di tahun politik, tidak boleh seorang Haedar Nasir memilih menyerahkan ke kader untuk menentukan sikapnya di Pilpres. Kalau sampai seperti itu akan saya jewer," ujarnya di sela Tabligh Akbar dan Resepsi Milad ke-106 Masehi Muhammadiyah di Islamic Center Surabaya, Selasa (20/11).
Menurut dia, bukan merupakan fatwa jika pimpinan menyerahkan sendiri-sendiri ke kader terhadap siapa suaranya akan diberikan. Karena itu, dibutuhkan ketegasan demi terwujudnya pemimpin yang sesuai harapan.
PP Muhammadiyah, kata dia, tidak boleh diam saja atau tidak jelas sikapnya untuk menentukan pemimpin bangsa ini di periode 2019-2024. "Sekali lagi, kalau sampai itu dilakukan maka akan saya jewer. Pemilihan Presiden ini menentukan satu kursi dan jangan sampai bilang terserah," kata Ketua MPR RI periode 1999-2004 tersebut.
Mantan ketua umum DPP PAN itu juga meminta Muhammadiyah sikap secara organisasi selanjutnya disampaikan ke umat sehingga pada 17 April 2019 sudah tidak terjadi perdebatan memilih. "Pilih pemimpin yang beriman, diyakini dan tidak diragukan keislamannya. Tanpa harus saya sebut nama, pasti Muhammadiyah sudah tahu," katanya.
Sedangkan, lanjut dia, terhadap kontestasi Pemilihan Umum, Amien Rais mengaku bisa memahami jika Muhammadiyah membebaskan kadernya memilih. "Kalau Pileg saya masih bisa paham, sebab kader Muhammadiyah itu ada di PAN, PKS, PPP, bahkan Golkar dan lain-lain," kata politikus berjuluk Bapak Reformasi tersebut.
Pemilihan Presiden yang digelar 17 April 2019 diikuti dua pasangan calon, yakni Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin di nomor urut 01, kemudian nomor urut 02 adalah Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Berkontribusi meski tak berpolitik praktis
Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amien Rais (tengah) berbincang dengan Ketua PD Muhammadiyah Surabaya Mahsun Jayadi (kiri) dan Anggota DPR RI Fraksi PAN Sungkono (kanan) disela-sela Tabligh Akbar Muhammadiyah 2018 di Islamic Centre Surabaya, Jawa Timur, Selasa (20/11/2018). Tabligh Akbar Muhammadiyah bertemakan "Ta'awun Untuk Negeri". (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)
Muhammadiyah Kota Surabaya memastikan tetap berkontribusi meski tak berpolitik praktis, khususnya menghadapi Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019. "Kontribusi yang diberikan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap nasib umat dan bangsa Indonesia," ujar Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya Mahsun Jayadi, di sela Tablig Akbar dan Resepsi Milad ke-106 Masehi Muhammadiyah di Islamic Center Surabaya, Selasa.
Pada tahun politik ini, kata dia, banyak kalangan sibuk mulai persoalan pemilihan calon anggota legislatif, senator hingga presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Muhammadiyah juga memastikan organisasinya tak akan berubah menjadi partai politik karena tetap sebagai orbit gerakan dakwah berbasis massa.
Kendati demikian, secara organisasi Muhammadiyah tetap akan mendukung kader-kader yang memiliki bakat berpolitik. Muhammadiyah memberikan rekomendasinya sebagai bentuk kontribusi sekaligus menjaga eksistensi.
"Silakan berpolitik, tapi ingat Muhammadiyah dan politik adalah dua hal berbeda," ujar akademisi asal Universitas Muhammadiyah Surabaya tersebut.
Pada kesempatan tersebut, pimpinan Muhammadiyah Kota Surabaya itu juga memperkenalkan dua kadernya yang tahun depan maju sebagai calon anggota legislatif dan senator. Keduanya, yakni Moh Arif An serta Nadjib Hamid.
Arif An merupakan Sekretaris PD Muhammadiyah Surabaya yang maju caleg DPRD Jatim Daerah Pemilihan 1 (Kora Surabaya) nomor urut 4, sedangkan Nadjib Hamid adalah Wakil Ketua Muhammadiyah Jatim maju sebagai calon anggota DPD RI nomor urut 41. "Mereka kader terbaik Muhammadiyah yang diharapkan mampu mengemban amanah rakyat jika terpilih," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika