REPUBLIKA.CO.ID, DONGGALA -- Wilayah Palu dan Donggal, Provinsi Sulawesi Tengah (Tengah) termasuk dalam zona merah bencana. Karena itu, pascagempa dan tsunami yang melanda Palu dan Donggal belum lama ini, pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera membangun kembali infrastruktur sektor pendidikan yang porak poranda akibat bencana di daerah ini.
Bahkan, kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Kemendikbud telah menggandeng Kementerian PUPR untuk membangun bangunan sekolah yang rusak tersebut sesuai dengan standar yang ada. Menteri berharap, agar standar sekolah-sekolah terdampak gempa bisa dinaikan, sehingga menjamin keselamatan dan kenyamanan saat dilaksanakan kegiatan belajar mengajar.
Saat ini, kata dia, ada sekitar 2.736 gedung sekolah yang terdampak gempa Sulawesi Tengah. Dari jumlah itu, gedung sekolah yang paling banyak terdampak terdapat di Kabupaten Sigi.
"Pembangunan gedung sekolah ini ada tiga kategori, yakni rusak berat, sedang, dan ringan. Nah, bangunan sekolah yang rusak berat itu jadi tangung jawab PUPR. Pembangunannya, harus dengan standar bagunan tahan gempa," tegas Muhadjir menjawah Republika.co.id, Sabtu (17/11), di Donggala.
Mendikbud mengatakan, saat ini, standardisasi sekolah itu berkategori C. Artinya, bangunan sekolah itu paling bawah kualitas bangunannya. Hal ini, kata dia, karena berkaitan dengan anggaran yang tersedia.
"Saya sudah usulkan ke KemenPUPR, harus naik kelas menjadi B. Syukur-syukur bisa naik lagi jadi A," katanya.
Kemudian untuk sekolah yang kerusakannya sedang akan ditangin Kemendikbud dan Pemda. Untuk pembangunannya, dananya bersumber Kemendikbud dan APBD pemda maupun DAK fisik dari pusat yang sudah ditranfer ke daerah.
Sedangkan untuk bangunan sekolah yang mengalami kerusakan ringan sudah ditangani masing-masing unit pelaksana teknis Kemendikbud dan sekarang sudah selesai. "Menyangkut teknologi yang digunakn untuk membangun sekolah terdampak gempa itu, kita serahkan ke Kemen PUPR," ucapnya.
Menteri juga menegaskan, untuk wilayah terkategori wilayah rekahan atau likuefaksi, maka sekolah-sekolaha yang ada di wilayah tersebut harus direlokasi. Ini, kata dia, karena sangat tidak memungkinkan untuk dibangun kembali sekolah tersebut.
"Sudah saya sampaikan ke Menteri PUPR, harus direlokasi," katanya.
Di sisi lain, Menteri Muhadji pun sangat mengapresiasi partisipasi masyarakat yang turut bangun ruang-ruang kelas darurat. Sehingga, para siswa dapat tetap belajar meski belajar di tenda-tenda.
“Mari kita teruskan kerja keras kita untuk Palu Bangkit. Kita harus bergerak bersama-sama untuk kebangkitan dan kemajuan Sulteng. Sulteng Bangkit Lebih Hebat!,” ujar Mendikbud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika