REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatra Barat menyebutkan alasan di balik antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) besar di Kota Padang akhir-akhir ini. Kepala BI Sumbar, Endy Dwi Tjahjono, menyebutkan bahwa pembatasan kuota BBM jenis premium menjadi alasan di balik antrean panjang di SPBU.
Dwi sekaligus menampik anggapan bahwa antrean panjang disebabkan oleh proses transaksi nontunai menggunakan mesin EDC (Electronic Data Capture). Sebelumnya, Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah memang sempat menegur Pertamina karena memberlakukan transaksi nontunai tanpa sosialisasi masif. Apalagi, penggunaan mesin EDC dianggap memperpanjang waktu pelayanan karena pemegang kartu masih harus memasukkan kode verifikasi.
"Itu masalahnya yang Premium subsidi itu. Yang bikin macet itu yang antre nunggu premium subsidi. Karena memang premium subsidinya dibatasi. Masalahnya sebetulnya di situ. Bukan kartunya (transaksi nontunai)," jelas Endy, Jumat (16/11).
Endy memandang bahwa BBM jenis Premium masih menjadi primadona bagi sebagian besar konsumen, terlebih pengemudi angkutan kota (angkot). Dengan selisih harga yang cukup besar antara Premium dan BBM jenis lainnya, Pertamax Series dan Pertalite, maka pengemudi angkot dan masyarakat umum di Padang masih memfavoritkan Premium.
Untuk mengurai polemik antrean panjang di SPBU Kota Padang, BI Sumbar berencana menggelar rapat terbatas dengan PT Pertamina (persero), Ombudsman, Hiswana Migas, dan pihak lain yang berkepentingan. BI bahkan akan membuka hasil investigasi sementara yang menunjukkan bahwa antrean panjang lebih disebabkan pembatasan BBM Premium, bukan karena penggunaan mesin EDC.
"Habis rapat, teman-teman wartawan saya undang dan kita tunjukkan (hasil investigasi). Kalau perlu kita ajak ramai-ramai (ke SPBU) dilihat," ujar Endy.
BI, ujar Endy, selaku penggerak transaksi nontunai memandang bahwa penggunaan sistem pembayaran seperti ini mau tak mau harus dilakukan. Bahkan BI sudah mengkaji penggunaan mesin sentuh (tap) yang terhubung langsung dengan mesin selang bensin. Artinya, nantinya konsumen butuh waktu lebih singkat untuk melakukan pembayaran.
"Tapping kayak di tol. Orang tinggal tap, tak perlu turun langsung kepotong. Cuma yang penting kami kumpul dulu lah mencari solusi terbaik," katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah meminta PT Pertamina (persero) untuk mengevaluasi program transaksi nontunai di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), khususnya untuk BBM jenis Premium. Alasannya, sejak program ini dijalankan per September lalu, antrean panjang selalu terjadi di SPBU yang menerapkan program ini. Mahyeldi mengaku mendapat banyak keluhan soal hal ini. Belum lagi kemacetan yang timbul akibat antrean yang mengular hingga badan jalan.
"Sebetulnya bukan keberatan soal nontunainya. Namun pelaksanaan dari Pertamina yang belum maksimal. Sekarang masih pakai mesin gesek dan pencet-pencet. Bikin lama. Mending yang tapi saja," ujar Mahyeldi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika