REPUBLIKA.CO.ID, PANGANDARAN -- Bagi daerah otonom baru (DOB), raihan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi sesuatu yang sangat membanggakan. Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang baru berusia enam tahun berhasil menorehkan prestasi dengan raihan WTP yang keduanya.
Belum lama ini, Pemkab Pangandaran mendapatkan opini WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD (LHP-LKPD) Tahun Anggaran 2017 dari BPK RI. Raihan opini WTP itu merupakan kali kedua secara berturut-turut yang diraih Pemkab Pangandaran.
Pengumuman LHP-LKPD dan opini WTP diberikan langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jabar Yuniar Yanuar Rasyid kepada Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata di Aula Soekarno Kanwil Ditjen Pembendaharaan Provinsi Jabar, Rabu (31/10). Turut hadir menyaksikan pemberian penghargaan itu, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum, Kepala Kantor BPK Provinsi Jabar Arman Syifa, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Hendar Suhendar.
‘’Kami sangat bangga dan sangat mengapresiasi atas kerja keras seluruh stakeholder di Kabupaten Pangandaran, sehingga Pangandaran meraih opini WTP yang kedua kalinya,’’ ujar Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata.
Dengan raihan dua kali WTP, maka (LHP-LKPD) Pemkab Pangandaran mampu sejajar dengan Pemkab Bandung, Pemkot Bogor, Pemkot Cirebon dan Pemkot Tasikmalaya. Kata Jeje, raihan opini WTP merupakan bukti tertib dan disiplinnya kinerja pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pangandaran.
Selain itu, papar dia, tercapainya opini WTP merupakan bukti terjalinnya kerjasama yang solid antarorganisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pangandaran. Kata Jeje, WTP bukanlah akhir dalam proses pembangunan.
Dia menyatakan, raihan WTP merupakan awal dari peningkatan disiplin aparatur dalam menuju good government. Dia menyebutkan, prestasi ini merupakan hasil perjuangan yang tidak mudah. Untuk itu, pihaknya berkewajiban mempertahankan predikat WTP ke depannya.
‘’Kami akan kerja keras mempertahankannya, dan memuarakan pada kemajuan warga Pangandaran,’’ ujar dia. Jeje pun menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Pangandaran yang telah mendukung terwujudnya good government dan tercapainya opini WTP. Diharapkan Jeje, opini WTP kembali dilekatkan pada LHP-LKPD tahun anggaran 2018.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jabar Yuniar Yanuar Rasyid menyebutkan, perolehan opini WTP harus disyukuri karena memiliki sejumlah makna. Yakni, LKPD telah disajikan secara wajar atas aspek material sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP), terlaksananya sistem pengendalian interen yang efektif, laporan keuangan perintah daerah telah diungkap secara memadai, dan terpenuhinya seluruh ketentuan perundangan yang berlaku.
Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jabar Arman Syifa menambahkan, penghargaan WTP bermaksud untuk terus menumbuhkan komitmen dan budaya secara berlanjut, dalam membangun akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara. Atas bukti komitmen itu, Pemerintah Republik Indonesia memberikan apresiasi berupa penganugrahan piagam penghargaan LKPD tahun 2017 dengan capaian standar tertinggi.
Dari 28 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jabar, terdapat 25 kabupaten dan kota yang mendapatkan opini audit WTP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika