REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meyakini Partai Demokrat serius mendukung dan memenangkan pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Alasannya, Mardani mengatakan, Demokrat selalu hadir dalam rapat Badan Pemenangan Nasinoal Prabowo-Sandi.
"Demokrat serius. Selalu hadir dalam rapat Badan Pemenangan Nasional. Bahwa tiap partai fokus juga di Pemilihan Legislatif, dimaklumi karena waktunya memang bersamaan," kata dia kepada Republika.co.id, Rabu (14/11).
Mardani berpandangan, sebetulnya efek ekor jas pada partai pendukung Prabowo-Sandi itu terlihat. Misalnya, Mardani menyarankan, Sandiaga kerap meminta hadirin mendukung PKS dalam beberapa kesempatan di acara PKS.
"Karena kemenangan Prabowo-Sandi harus diikuti kemenangan partai pendukungnya. Karena itu PKS memang berkomitmen full speed memenangkan Prabowo-Sandi. Salah satunya dengan melakukan setting kehadiran Sandi dibarengi dengan caleg-caleg PKS," tutur dia.
Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Aliyudin menambahkan, koalisi partai pendukung Prabowo-Sandi solid. Ia juga memaklumi sikap Demokrat karena setiap partai saat ini memang harus juga menyiasati agar perolehan suara partai untuk legislatif meningkat signifikan.
Strategi itu agar lolos ambang batas parlemen empat persen. "Saya kira yang dilakukan Pak SBY sama seperti partai-partai lainnya, yakni untuk mendorong kerja mesin partai dan juga para caleg agar bekerja maksimal," kata dia.
Sebelumnya, Partai Demokrat memastikan tidak akan bergantung pada coat tail effect atau efek ekor jas dari calon presiden Prabowo Subianto. Demokrat mengaku memiliki strategi tersendiri untuk memastikan kursi di DPR RI atau DPRD.
Mantan calon gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, mengacu pada pembuktian yang dilakukan sejumlah lembaga survei, hanya ada ada dua partai yang diuntungkan dari efek ekor jas, yakni PDIP yang memiliki Jokowi dan Gerindra mengusung Prabowo. "Itu realitanya yang harus dihadapi oleh partai-partai lainnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika