Selasa 13 Nov 2018 09:36 WIB

Sertifikasi Halal dan Potensi Wisata Halal Indonesia

Pasar wisata halal global dan nasional terus berkembang pesat.

Ilustrasi Wisata Halal
Foto: Foto : MgRol112
Ilustrasi Wisata Halal

REPUBLIKA.CO.ID  Oleh: Lida Puspaningtyas

Mendatangkan wisatawan mancanegara (wisman) ke dalam negeri dinilai tidak semudah mengirim wisatawan lokal ke luar negeri. Sertifikasi halal menjadi salah satu elemen yang menjadi perhatian.

Ketua Serikat Penyelenggara Umrah Haji (Sapuhi) Syam Resfiadi mengatakan membuat paket wisata halal Indonesia tidak mudah karena menyangkut urusan membangun kepercayaan. Paket wisata halal lebih mudah dijual untuk wisatawan nusantara (wisnus) yang lebih familiar dengan kultur Indonesia.

"Wisman tidak familiar dengan kondisi di Indonesia sehingga mereka harus benar-benar memastikan kehalalan paket wisata jika ingin nyaman," kata Syam, Senin (12/11).

Biro-biro perjalanan di bawah kepemimpinannya lebih banyak menjual paket halal ke luar negeri. Selain lebih mudah memasarkannya, industri halal di luar negeri juga telah cukup berkembang.

Kesulitan membuat paket wisata halal dalam negeri juga karena akomodasi pariwisata yang berlabel halal masih sedikit. Biro perjalanan pun tidak memiliki banyak pilihan.

Ia menyarankan pemerintah untuk menggencarkan kebijakan sertifikasi di sektor wisata, termasuk hotel, restoran, akomodasi transportasi, hingga wilayah pariwisata agar lebih menarik minat wisman Muslim. "Sertifikat halal itu yang dibutuhkan agar wisatawan mancanegara percaya dengan paket wisata halal Indonesia," kata Syam.

Paket wisata halal Indonesia di Sapuhi hanya berjumlah sekitar 5 persen dari total paket wisata halal. Konsentrasinya masih mencakup wilayah populer, seperti Bali, Lombok, Medan, dan sekitar Jawa.

Belum lagi persaingan di era digital sekarang ini. Wisman Muslim bisa membuat rencana wisata sendiri. Apalagi, pemerintah juga memberikan kelonggaran bagi wisman dengan visa on arrival. Ini berbeda dengan perjalanan umrah yang tidak bisa sembarangan dilakukan.

Meski demikian, Syam mengatakan, biro perjalanan akan siap membantu promosi di luar negeri. "Kami siap ikut pemasaran di luar, tetapi pemerintah juga harus serius menggarap sertifikasi halal. Ini harus digenjot," kata dia.

Ketua Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal Kementerian Pariwisata Riyanto Sofyan mengatakan, pemasaran wisata halal bergantung pada target wisatawan yang dituju. Selama ini promosi dilakukan berbarengan dengan pemasaran wisata umum.

"Pemasaran oleh pemerintah itu tergantung target Muslim yang dituju, apakah Asia, Eropa, atau Timur Tengah. Namun, karena pasar wisata halal belum banyak, jadi jalur pemasarannya dilakukan bersama wisata umum," kata Riyanto.

Pemerintah telah aktif melakukan promosi, misalnya dalam ekspo pariwisata global terbesar, yakni ITB Asia 2018, di Singapura pada Oktober lalu. Potensi wisata halal telah dinilai sangat menarik sehingga ITB Asia 2018 secara khusus meluncurkan Muslim Travel Hub and Pavillion. Indonesia juga ikut di dalamnya.

Riyanto menilai ini adalah bukti wisata halal sudah mendapatkan tempat di masyarakat global. Oleh karena itu, Indonesia harus lebih gencar berpromosi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement