APII Canangkan 100 Desa Wisata Halal di NTB

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Assosiasi Pariwisata Islam Indonesia (APII) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggagas konsep program pembentukan 100 desa wisata halal di Lombok dan Sumbawa, NTB. Ketua Umum APII, Fauzan Zakaria mengatakan, selain untuk memperkuat branding NTB sebagai destinasi wisata halal dunia, 100 desa wisata juga diharapkan mampu memberi diferensiasi dan mengimbangi angka kunjungan wisatawan yang terus meningkat ke daerah ini ke depan.

"Kita akan segera launching, dan kita upayakan akan terwujud 100 fesa wisata di seluruh NTB ini. Jadi tiap Kecamatan ada satu desa wisata. Grand design-nya sedang kita matangkan," ujar Fauzan di Mataram, NTB, Senin (12/11).

Fauzan menjelaskan, program 100 desa wisata halal itu akan dilaksanakan bertahap di masa lima tahun kepemimpinan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wagub NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah. Rencananya, APII akan menggelar seminar tentang desa wisata halal pada akhir November untuk mendapatkan masukan.

"APII juga sudah membentuk tim assesmen yang akan melakukan pemetaan desa-desa potensial untuk dikembangkan dalam konsep desa wisata halal," lanjutnya.

Fauzan meyakini, kehadiran 100 desa wisata halal akan memberikan efek domino yang besar, terutama dari segi perekonomian masyarakat.

"Misalnya di Mandalika. Itu kalau sirkuit MotoGP sudah jadi, maka satu event saja bisa mendatangkan lebih dari 50 ribu orang. Nah di saat kapasitas hunian hotel kita masih terbatas, maka limpahan wisatawan ini bisa diakomodir di homestay-homestay milik masyarakat yang ada di desa wisata," kata dia.

Fauzan yang juga menjabat Ketua BPPD NTB ini mengaku optimistis 100 desa wisata halal ini bisa terwujud di separuh periode kepemimpinan Zul-Rohmi.

"Artinya, kita tak mungkin hanya menjual destinasi utama saja, tapi juga menciptakan destinasi variatif karena target kita tidak hanya kuantitatif tapi kualitas," ungkap Fauzan.

Koordinator Tim Seleksi Desa Wisata Halal NTB, Fahrurrozi Gafar menjelaskan, dukungan untuk pembentukan desa wisata halal di NTB ini cukup besar.

Fahrurrozi memaparkan, untuk tahap awal tim assesmen yang dibentuk akan menyeleksi desa mana saja di Lombok dan Sumbawa yang bisa menjadi pilot project desa wisata halal ini.

"Yang dilakukan adalah melakukan konversi rumah penduduk di desa menjadi homestay yang siap melayani kunjungan wisatawan atau bisa juga misalnya dalam satu rumah ada empat kamar, maka satu kamar disiapkan menjadi layak hunian bagi wisatawan yang datang," ujar Fahrurrozi.

Fahrurrozi yang juga Direktur Eksekutif di BPPD NTB mengatakan, konsep Desa Wisata perlu mendapat dukungan semua pihak, sebab ini merupakan bentuk nyata dari pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat.

"Jadi di desa wisata itu akan berputar berbagai aktivitas, ada ekonomi kreatifnya seperti tenun dan lain sebagainya, ada kuliner, dan ada yang basis yakni penginapan homestay," katanya menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika