REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Gabungan beberapa peternak lokal serta akademisi mendirikan Serikat Peternakan Rakyat Indonesia (SPRI). Hal tersebut guna memaksimalkan potensi lokal terhadap pemenuhan kebutuhan pangan nasional khususnya daging.
Ketua Umum SPRI, Muladno mengatakan selain untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, pendirian SPRI bertujuan untuk mempertahankan kebersamaan peternak-peternak kecil yang telah terdidik melalui sekolah peternakan rakyat.
"Kita tidak peduli dengan macam-macam kebijakan tapi yang pasti kita mempersiapkan diri untuk menjadi profesional. Tunjukkan kepada pemerintah bahwa kami profesional, kami bisa membantu pemerintah untuk membangun masyarakat," ujar Muladno melalui siaran persnya kepada Republika.co.id, Sabtu (10/11).
Muladno mengatakan hal tersebut di sela-sela deklarasi SPRI di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11). Dijelaskannya, kebutuhan pangan nasional khususnya daging bisa dipenuhi oleh peternak kecil tetapi harus melalui mekanisme yang dijalankan secara baik dan sistematis.
"Harus terkonsolidasi dulu. Semua harus jadi perusahaan-perusahaan kecil yang kolektif baru itu akurat. Ini Infrabank sudah membantu kami. Mudah-mudahan dalam tempo 10 tahun ke depan 500 sampai 600 sekolah peternak rakyat tebentuk dengan kualitas yang teruji," katanya.
Soal kebijakan impor pangan oleh pemerintah, kata Muladno, sejauh ini masih perlu dibutuhkan. "Kalau sekarang menurut saya masih butuh. Kalau orang bilang stop impor berarti orang itu tidak ngerti. Tapi saya juga tidak mendukung impor tetapi selama masih butuh ya harus diimpor," kata dia.
Muladno menambahkan, kebijakan impor pangan seringkali menuai polemik di masyarakat dikarenakan tidak adanya data maupun variabel yang valid soal kebutuhan pangan nasional serta ketersediaan pangan yang mampu diproduksi oleh peternak lokal.
"Selama ini kan datanya di pertanyakan makanya pengambilan keputusan sering keliru karena datanya nggak akurat. Melalui SPRI, kalau semua memberikan data yang shahih karena mereka sendiri yang mengeluarkan, mereka tidak bisa menipu dan main-main. Nah itu yang membantu pemerintah dengan data yang akurat itu supaya kalu impor ya impornya harus dicek dahulu perlu impor apa tidak, kalau misalnya masih perlu ya silahkan impor," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
